PeluangNews, Cirebon – Penanggulangan tuberkulosis (TB) dinilai memiliki dampak lebih luas dari sekadar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan eliminasi penyakit menular tersebut juga berpotensi menekan angka pengangguran dan kemiskinan, terutama karena penderita TB yang menjalani pengobatan jangka panjang rentan kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan keluarga.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, penanganan TB perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah (Pemda) karena berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Bicara masalah kesehatan khususnya TB ini bukan hanya masalah kesehatan saja, karena kalau suspek diobatin butuh waktu enam bulan dan berhenti bekerja, statusnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan,” ujar Wiyagus dalam kegiatan Peninjauan Pelaksanaan Skrining TB yang Diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan TB. Pada 2025, Indonesia diperkirakan memiliki 1,09 juta kasus TB dan menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tertinggi. Penyakit ini juga menyebabkan sekitar 125.000 kematian setiap tahun.
Untuk mempercepat eliminasi TB, Wiyagus mendorong pemerintah daerah memasukkan target penanggulangan penyakit tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, upaya pemberantasan TB dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, bukan semata-mata program sektor kesehatan.
Ia juga meminta Pemda memperkuat strategi jemput bola melalui gerakan gotong royong terpadu hingga tingkat desa dan kelurahan. Pendekatan ini diperlukan untuk memperluas skrining, menemukan kasus lebih awal, serta memastikan masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
Wiyagus menyebut pelibatan berbagai elemen masyarakat menjadi penting, mulai dari PKK, Posyandu, pengurus RT/RW, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus sekaligus meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
“Rereonganlah kalau istilah Sunda itu, bersama-sama gotong royong merangkul PKK, Posyandu, RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat, jangan ditawarkan lagi, langsung saja kalau mau kumannya mati ya minum obat,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanggulangan TB akan memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Selain mengurangi penularan dan kematian akibat penyakit tersebut, pemulihan kesehatan penderita juga membuka peluang mereka kembali bekerja dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
“Jadi sebenarnya kalau ini berhasil paketnya lengkap, bukan hanya tuberkulosis yang hilang, tetapi pengangguran juga otomatis akan menurun, perekonomian keluarga juga akan meningkat,” papar Wiyagus.
Wiyagus turut mengapresiasi pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yang telah berkolaborasi dalam mendukung program penanggulangan TB. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program tersebut berjalan efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Cirebon Imron, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Elfin Elyas, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi, serta jajaran Forkopimda dan tenaga kesehatan setempat.
