PeluangNews, Jakarta – Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, ancaman siber, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), penguatan tata kelola (governance) dinilai menjadi fondasi utama untuk menjaga ketahanan sektor jasa keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity di Jakarta, Selasa, (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, tata kelola yang kuat tidak hanya berfungsi memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Menurut Sophia, dinamika risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks. Selain risiko siber dan penyalahgunaan teknologi AI, dunia juga dihadapkan pada perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang memerlukan sistem tata kelola dan manajemen risiko yang semakin adaptif.
Ia menegaskan, konsep governance, risk, and compliance (GRC) kini telah berkembang dari sekadar instrumen kepatuhan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan menilai tata kelola yang baik merupakan prasyarat bagi meningkatnya kepercayaan investor dan kepastian dunia usaha.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global yang membuat profil risiko semakin kompleks dan saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa transformasi digital harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, bukan sekadar mempercepat adopsi teknologi.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edwin.
Menurutnya, tata kelola yang baik justru menjadi fondasi yang membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat berjalan seiring dengan lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture). Forum tersebut menghadirkan pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta yang terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi ini diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya partisipasi generasi muda dalam pengembangan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
