PeluangNews, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Saat rapat terungkap bahwa Kementerian Anggaran (Kemenkeu) memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Namun, Menkeu Purbaya meyakini pemerintah masih dapat menekan defisit hingga akhir tahun.
“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah,” kata Purbaya.
Dia menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan outlook pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN 2026. Nilai ini diproyeksikan tumbuh 16% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.631,4 triliun atau tumbuh 18,6%. Nilai ini meliputi penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau naik 20,5% serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp320,6 triliun atau meningkat 6,8%.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun atau tumbuh 6,2%.
Meski penerimaan pajak diproyeksikan tumbuh 20,5%, Purbaya mengatakan pemerintah akan berupaya mempertahankan pertumbuhannya di kisaran 23% tanpa menaikkan tarif maupun menambah jenis pajak baru.
“Ini kan penerimaan pajaknya turun lagi ke 20,5%. Kita akan jaga terus, mudah-mudahan kita bisa tahan di 23% terus untuk penerimaan pajaknya sehingga income kita juga lebih baik,” kata Purbaya.
Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 3.245,5 triliun atau tumbuh 25,5%. Sementara transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp 696,9 triliun atau 100,6% dari pagu APBN sebesar Rp 693 triliun.
Purbaya mengatakan belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, serta tambahan dana otonomi khusus.
Pemerintah juga memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi.
“Dalam kesempatan ini pemerintah mengusulkan pergeseran dari BA BUN ke BA KL dan atau sebaliknya dalam rangka memperkuat jaminan sosial bidang kesehatan dan kapasitas kementerian/lembaga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta layanan,” ucap Purbaya, menambahkan. []
