PeluangNews, Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dihapus atau menjadi nol persen.
Menurut Said, usulan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa JHT merupakan tabungan sosial sehingga perlakuan perpajakannya seharusnya berbeda dengan tabungan komersial.
“Kalau tabungan komersial pajaknya kan dikenakan pada bunga dari tabungan tersebut, bukan di tabungannya. Kalau JHT itu kan tabungan sosial, pajaknya harusnya dikenakan bukan di JHT-nya, tapi di imbal hasil dari JHT,” kata dia, di kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).
Said tiba di kantor Purbaya sekitar pukul 11.45 WIB didampingi sejumlah perwakilan asosiasi buruh.
Salah satu agenda yang disampaikan dalam pertemuan itu, katanya, adalah usulan agar pajak atas manfaat JHT dihapus atau menjadi nol persen.
“Intinya kami ingin berdiskusi tentang adanya permintaan kuat dari kalangan buruh, pekerja, dan karyawan agar pajak jaminan hari tua atau kita kenal dengan JHT menjadi nol persen,” ujar Said sebelum pertemuan.
Dia menegaskan, pengenaan pajak atas JHT saat ini membuat beban yang dirasakan pekerja menjadi lebih besar.
“Nah itulah yang akhirnya muncul pajak progresif begitu terasa buat para buruh, pekerja, karyawan, kita semua lah yang sudah menabung dan itu adalah tabungan sosial,” ucap Said, yang juga aktivis buruh itu.
Said mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi agar pemerintah menghapus pajak atas tunjangan hari raya (THR), pesangon, dan uang pensiun.
“Memang kami berharap dari 2025, dalam Mayday yang lalu di Monas kan kami sudah sampaikan di hadapan Bapak Presiden Prabowo agar pajak JHT, pajak THR, pajak pesangon, dan juga pajak pensiun agar negara mempertimbangkan semuanya dihapus (menjadi) nol persen,” ucapnya.
Said berharap Purbaya dapat mempertimbangkan usulan itu sebagai bagian dari kebijakan baru pemerintah di bidang perpajakan.
“Tentu hal-hal lain nanti akan kami diskusikan dan kami berharap Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya mau mendengarkan aspirasi daripada rakyat, daripada buruh, karyawan, dan pekerja untuk membuat pajak JHT menjadi nol persen,” tutur Said.
Dia menambahkan hasil pembahasan dengan Menteri Keuangan akan disampaikan kepada publik setelah pertemuan selesai. []
