Peluang News, Jakarta – Pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu telah mengakibatkan bencana buat peternak dan koperasi susu. Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140.000 liter per hari. Belakangan ini, serapan IPS hanya sekitar 110.000 liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30.000 liter per hari yang tak terserap pabrik. Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.
Menghadapi hal ini, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi aturan atau regulasi impor susu menyusul permasalahan kelebihan produksi susu dalam negeri yang tak terserap oleh pabrik.
Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024), Budi Arie mengatakan bahwa sekitar 80 persen susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini berasal dari impor. Impor susu terbesar saat ini adalah Selandia Baru dan Australia.
“Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk susu mereka setidaknya 5 persen lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya,” ujarnya.
Ia menuturkan situasi semakin buruk karena industri pengolahan susu (IPS) lebih memilih mengimpor susu bubuk (skim) daripada susu segar.
Hal itu membuat para peternak sapi perah di Indonesia rugi karena harga susu segar produksi mereka menjadi sangat rendah, yaitu hanya Rp7.000 per liter, di bawah harga ideal Rp9.000 per liter.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dari total produksi susu nasional, 70 persen disumbangkan oleh koperasi peternak sapi perah.
Namun, jumlah ini baru bisa memenuhi 20 persen dari total kebutuhan susu dalam negeri.
Menurut data pemerintah, konsumsi susu nasional pada 2023 mencapai 4,6 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan. Sementara sisanya berasal dari impor.
“Oleh karena itu, sisa yang 80 persen yang sementara ini dilakukan importasi susu itu nanti secara bertahap akan kita kurangi dan kita akan mendorong industri pengolahan susu yang berbadan hukum, berbadan usaha koperasi,” ucap Ferry.
Ia menambahkan bahwa Kemenkop juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0 persen terhadap produk susu impor, yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia. (Aji)
