PeluangNews, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons lonjakan harga gas bumi untuk sektor industri yang dikhawatirkan mengganggu daya saing usaha hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko guna membahas penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Langkah tersebut diambil setelah Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dampak kenaikan harga gas terhadap keberlangsungan industri nasional dan stabilitas ketenagakerjaan.
Bahlil mengungkapkan Presiden Prabowo bahkan menghubunginya secara langsung saat dirinya masih berada dalam perjalanan untuk meminta persoalan harga gas segera diselesaikan.
“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini. Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi.
Menurut Bahlil, harga gas industri di wilayah Jawa Timur masih relatif stabil. Namun, lonjakan harga terjadi di sejumlah kawasan industri seperti Jawa Barat, Banten, Bekasi, hingga Jakarta.
Ia menjelaskan kenaikan tersebut dipicu menurunnya realisasi lifting gas domestik sehingga pasokan gas melalui jaringan pipa tidak mampu memenuhi kebutuhan industri.
Akibat keterbatasan pasokan itu, pemerintah terpaksa mengalihkan sebagian pemenuhan kebutuhan industri menggunakan Liquefied Natural Gas (LNG) yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan gas pipa.
“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.
Lonjakan harga gas tersebut kini tidak hanya menjadi persoalan energi, tetapi juga mulai mengancam sektor ketenagakerjaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap melakukan langkah mitigasi setelah menerima laporan mengenai potensi PHK massal yang dapat menimpa lebih dari 50.000 pekerja di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.
Laporan tersebut disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Ia memproyeksikan gelombang PHK berpotensi terjadi dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari ke depan apabila persoalan harga gas industri tidak segera mendapat intervensi pemerintah.
Pemerintah kini berupaya mencari solusi untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan gas bagi industri, keterjangkauan harga energi, serta perlindungan terhadap dunia usaha dan lapangan kerja di tengah menurunnya produksi gas domestik.
