PeluangNews, Jakarta – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Meski masih jauh di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan sebesar Rp291 triliun, alokasi tersebut dipastikan akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional sekaligus memperkuat pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian dan Lembaga mitra kerja di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya akan terus mengawal dan memperjuangkan penambahan anggaran guna mendukung berbagai program strategis pemerintah.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola Kementerian PU harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, anggaran negara tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari warga.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” tegas Dody.
Dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, pembangunan jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan nasional.
Pada sektor Sumber Daya Air, pemerintah mengalokasikan Rp25,44 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga penanganan infrastruktur pascabencana.
Sedangkan bidang Cipta Karya memperoleh anggaran Rp11,07 triliun untuk pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta peningkatan layanan dasar di daerah terdampak bencana.
Adapun Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur memperoleh alokasi sebesar Rp1,19 triliun.
Fokus Infrastruktur yang Menyentuh Langsung Masyarakat
Selain pembangunan infrastruktur skala besar, Kementerian PU juga memberikan perhatian khusus pada program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pada 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah.
Menurut Dody, program ini menjadi salah satu instrumen penting karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujarnya.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak Rp450 miliar akan digunakan untuk mendukung 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Sementara Rp1,2 triliun dialokasikan untuk 2.127 lokasi kegiatan berbasis masyarakat di sektor Cipta Karya.
Kementerian PU menilai program IBM merupakan investasi strategis yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Program P3-TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi yang dikelola masyarakat.
Di sektor layanan dasar, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) terus diperkuat untuk memperluas akses air minum layak di perdesaan. Sementara Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kawasan. Pembangunan jembatan gantung juga tetap menjadi perhatian karena terbukti membuka akses bagi pelajar, petani, dan masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan mobilitas.
Dody berharap dukungan Komisi V DPR RI dapat memperkuat kapasitas Kementerian PU dalam menjalankan berbagai program pembangunan secara efektif dan akuntabel.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN yang dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harapnya.
Persetujuan pagu indikatif ini sekaligus menegaskan arah pembangunan infrastruktur pemerintah pada 2027 yang tidak hanya berfokus pada proyek-proyek strategis nasional, tetapi juga memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga ke desa dan wilayah terpencil.
