PeluangNews, Jakarta-Indonesia mulai mengubah strategi pengelolaan batu bara dengan menahan laju produksi demi menjaga harga di pasar global. Kebijakan pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diklaim berhasil mendongkrak harga batu bara sekaligus meningkatkan penerimaan negara, meski volume produksi mengalami penurunan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan Indonesia selama ini menjadi salah satu pemasok utama batu bara dunia. Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton atau setara 43 persen dari total batu bara yang diperdagangkan secara global.
Namun, besarnya volume pasokan tersebut tidak selalu memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan maupun negara. Menurut Bahlil, produksi yang terlalu agresif justru membuat harga batu bara tertekan sehingga komoditas unggulan Indonesia dijual dengan harga rendah.
“Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita,” kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 miliar ton diperdagangkan antarnegara. Indonesia menyumbang sekitar 540 juta ton pada 2025, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pasokan batu bara internasional.
Meski demikian, dominasi pasokan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keuntungan ekonomi. Bahlil menilai pembukaan lahan tambang secara berlebihan menyebabkan pasokan melimpah dan membuat harga batu bara Indonesia kurang optimal.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya mendorong kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) melalui kebijakan tertentu. Namun, langkah tersebut dinilai belum efektif. Pemerintah akhirnya memilih mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan produksi.
Hasilnya, Bahlil menyebut harga batu bara tahun ini dapat mencapai 154 dolar AS. Menurutnya, pengusaha harus memahami bahwa peningkatan produksi tidak selalu menjadi strategi terbaik ketika harga komoditas sedang melemah.
“Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan,” ujarnya.
Bahlil juga meminta para pengusaha tambang tidak saling mendahului dalam mengejar keuntungan. Pemerintah, kata dia, berupaya membagi kuota produksi melalui RKAB secara adil. Jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB meningkat dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026.
Dampak kebijakan tersebut juga terlihat dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral. Bahlil menyebut PNBP pada 2025 berada di kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun. Sementara itu, hingga 1 Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp141 triliun.
Pemerintah memperkirakan PNBP dapat menembus Rp160 triliun hingga Rp165 triliun sampai akhir 2026.
Bahlil menegaskan, pengendalian produksi bukan sekadar upaya menjaga harga batu bara, tetapi juga memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah ingin menjaga cadangan batu bara agar tidak dieksploitasi secara berlebihan dan tetap memberikan nilai tambah bagi generasi mendatang.
