PeluangNews, Jakarta – Aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dipastikan akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi berskala nasional di berbagai daerah, dengan pusat aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Kepastian aksi ini disampaikan langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Komite Sadar.
Informasi resmi ini dirilis, Selasa (27/10/2026), melalui akun Instagram resmi @bemui_official dan keterangan pers kepada media.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2026, Lionel Sihaloho, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta stabilitas ekonomi negara.
“Kami akan mengadakan aksi pada 28 Oktober 2026 sejak pagi hari dengan titik aksi di Bundaran HI,” kata Lionel kepada Bloomberg Technoz, Selasa (27/10/2026).
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namoradiarta Siahaan, dalam konsolidasi akbar di Selasar Pusgiwa Kampus UI, Depok, Senin malam (26/10/2026), menegaskan bahwa aksi besok tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi terbuka untuk seluruh rakyat.
“Kita juga menyiapkan bagaimana memastikan bahwa ruang, titik, pelaksanaan aksi di tanggal 28 di Bundaran HI nanti, itu tidak hanya menjadi tempat aksi bagi mahasiswa semata, tapi juga jadi tempat aksi bagi mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh unsur-unsur rakyat,” kata Namoradiarta.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober 2026 di Tugu Tani dan Tugu Proklamasi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Saat itu, Ketua BEM UI Yatalathof Imawan atau Athof membacakan pernyataan sikap “Aksi Indonesia Sadar” dan menyerukan aksi lanjutan pada 28 Oktober.
“Akan kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 28 Oktober di Jakarta, akan kita adakan aksi nasional untuk menggugat kembali kedaulatan rakyat Indonesia!” seru Athof di Tugu Tani, 20 Oktober lalu.
Untuk aksi besok, BEM UI mengelompokkan tuntutan ke dalam lima sektor utama:
1. Sektor Lingkungan: Mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir di NTT, Papua, Sumatra sebagai bencana nasional. Mahasiswa menyebut ada sekitar 10 juta rakyat terdampak polusi asap, namun pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional.
2. Sektor Ekonomi: Meminta pemerintah mewujudkan APBN sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Hal ini disorot di tengah IHSG yang tertekan ke 5.357 dan rupiah melemah ke Rp18.140 per USD.
3. Sektor Pendidikan dan Layanan Publik: Menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta pemerataan akses.
4. Sektor Hukum dan Tata Kelola: Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat, menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kekuasaan (autocratic legalism), meninjau ulang undang-undang bermasalah, dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
5. Sektor HAM dan Demokrasi: Perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi yang dinilai semakin menyempit.
Menjelang aksi besok, Polda Metro Jaya Selasa (27/10/2026) mengeluarkan imbauan.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi menghormati hak menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang, namun mengajak semua pihak menjaga ruang publik agar aman dan tertib.
“Ruang publik adalah milik kita bersama. Di satu sisi ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, sementara di sisi lain ada yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas harian. Semua pihak memiliki hak yang harus kita hormati,” ujar Budi, Selasa (27/10/2026).
Polda menegaskan akan mengedepankan komunikasi, dialog, dan pendekatan persuasif humanis. Polisi juga telah menerima surat pemberitahuan aksi dari mahasiswa.
BEM UI menegaskan surat tersebut adalah pemberitahuan, bukan permohonan izin, karena demonstrasi adalah hak warga negara.
Selain Jakarta, aksi serupa juga direncanakan di berbagai daerah seperti Malang, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan Sumatra Selatan.
Di Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyiapkan eskalasi aksi lanjutan pada 28 Oktober dengan empat fokus tuntutan: ekonomi, hukum dan tata kelola negara, HAM dan demokrasi, serta pendidikan.
BEM UI juga membuka crowdfunding atau donasi publik untuk mendukung transportasi dan teknis pelaksanaan aksi. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mobilisasi massa, dan jika berlebih akan disalurkan untuk bantuan bencana karhutla.
Aksi besok diproyeksikan akan menjadi momentum besar bagi generasi muda untuk memperkuat semangat Sumpah Pemuda 1928, bukan hanya dengan upacara, tetapi dengan menyuarakan aspirasi secara langsung di jalanan.[]
