PeluangNews, Jakarta – Sebanyak 1.623 personel gabungan Polri, TNI dan dari Pemprov DKI Jakarta, Senin (17/2/2025), dikerahkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Para demonstran menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gelap” itu, di depan Istana Negara, Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, para personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda hingga di depan Istana Negara.
Arus lalu lintas akan dialihkan menyusul aksi tersebut. “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” ujar Susatyo dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Polisi akan melihat terlebih dahulu jumlah massa yang hadir. “Bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda, Monas massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.
Kombes Susatyo meminta warga yang hendak melintas di sekitar Monas agar mencari jalan alternatif lain untuk menghindari penumpukan kendaraan.
Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar menjelaskan, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
Dia memaparkan terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama, mendesak pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan APBN 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Rafid. []
