PeluangNews, Jakarta – Sekitar 148.000 pemasok pangan lokal program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (13/7/2026).
“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ungkap Zulkifli saat Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah.
Dialog ini membahas pengembangan pangan lokal, perhutanan sosial, serta penguatan ekonomi desa melalui berbagai masukan dari organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, dan pemerintah daerah.
Menurut dia, Indonesia tidak hanya mengandalkan beras, tetapi juga memiliki keragaman pangan lokal yang perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Untuk itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” imbuhnya.
Zulkifli mengemukakan penguatan pangan lokal merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong agar kebutuhan bahan baku program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Dia mengutarakan bahwa sinergi antara MBG dan KDMP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar yang berkelanjutan bagi komoditas pangan lokal.
“Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” kata Zulkifli.
Menko Pangan menekankan, ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar produktivitas sektor pangan dapat terus terjaga dalam jangka panjang.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) pada April 2026 mencatat program MBG menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di Jawa Barat, misalnya, keberadaan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan menciptakan perputaran dana sekitar Rp6 triliun per bulan di daerah.
BGN mencatat, sekitar 70% anggaran setiap SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dengan sekitar 95% di antaranya berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.[]
