PeluangNews, Jakarta – Ancaman gagal bayar (galbay) yang membayangi sejumlah koperasi simpan pinjam menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menggandeng Dekopinwil Banten serta sejumlah praktisi untuk mendorong transformasi tata kelola koperasi melalui sertifikasi, digitalisasi, dan perlindungan asuransi.
Webinar Nasional bertema “Tata Kelola Koperasi Modern: Mencegah Koperasi Gagal Bayar (Galbay) Melalui Sertifikasi, Digitalisasi, dan Asuransi” digelar secara daring pada Senin (13/7/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 363 peserta yang terdiri atas pengurus, pengawas, pengelola koperasi, akademisi, dan pegiat koperasi dari seluruh Provinsi Banten.
Ketua Dekopinwil Provinsi Banten periode 2026–2030, Hasbi Sidik, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembinaan dan penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, Dekopinwil Banten akan menjadi saluran aspirasi gerakan koperasi sekaligus menjalankan program modernisasi agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan semakin profesional.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono, sebagai keynote speaker memaparkan kondisi objektif koperasi simpan pinjam di Banten yang masih menghadapi berbagai tantangan tata kelola.
Ia menekankan pentingnya standardisasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang lebih kuat sebagai fondasi terciptanya koperasi modern yang sehat dan dipercaya masyarakat.
Founder Cooperative Sustainability Action (CSA) sekaligus Tenaga Ahli Kementerian Koperasi RI, James Martua Purba, menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi bagi pengelola koperasi dan percepatan digitalisasi.
Menurutnya, dua langkah tersebut menjadi kunci mencegah salah urus (mismanagement) yang berpotensi memicu gagal bayar. Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga memungkinkan penerapan sistem credit scoring yang lebih akurat sehingga kualitas pembiayaan koperasi semakin terjaga.
Dari sisi implementasi, Manager Pemeringkatan Koperasi LPK PT Naynau Jasa Utama, Bagyo Sudarsono, menjelaskan bahwa pemeringkatan koperasi, pengelolaan likuiditas, serta penerapan asuransi kredit menjadi praktik terbaik untuk menjaga kesehatan koperasi. Ia juga mengulas pentingnya kemitraan dengan perusahaan asuransi guna melindungi aset koperasi dan dana anggota dari risiko kredit macet.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Astakanti, Rudy Pahala, memaparkan strategi mitigasi risiko melalui skema asuransi kredit bagi setiap pinjaman anggota.
Selain itu, ia menekankan pentingnya analisis kelayakan kredit, evaluasi rasio utang terhadap pendapatan (debt-to-income ratio), pengaturan plafon pinjaman sesuai kemampuan modal, serta menjaga cadangan kas yang sehat agar koperasi mampu memenuhi kewajibannya kepada anggota.
Penyelenggara menilai penerapan tiga pilar tata kelola modern, yakni sertifikasi pengelola, digitalisasi sistem, dan perlindungan asuransi, menjadi solusi untuk meminimalkan risiko gagal bayar sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Melalui webinar ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten berharap lahir sinergi antara pemerintah, gerakan koperasi, akademisi, dan pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat transformasi koperasi menjadi lembaga keuangan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
