Peluangnews, Padang — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana. Pendampingan diarahkan bukan hanya untuk memulihkan usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing agar UMKM dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, pelatihan, serta fasilitasi pembiayaan. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan usaha sekaligus menggerakkan kembali perekonomian masyarakat pascabencana.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemulihan UMKM terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Sebagai kementerian yang memiliki mandat dalam penguatan UMKM, Kementerian UMKM memastikan para pelaku usaha terdampak memperoleh dukungan untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mengembangkan usahanya agar lebih tangguh.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Jumat (2/10).
Bantuan Menjangkau 38 Ribu UMKM
Helvi mengungkapkan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui bantuan Presiden. Di Sumatera Barat, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Namun, menurut Helvi, pemulihan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Bantuan harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan sehingga pelaku UMKM dapat kembali produktif dan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha.
“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” katanya.
Selain bantuan Presiden, Kementerian UMKM memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.
Menurut Helvi, pelaku UMKM terdampak bencana menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Selain kehilangan alat produksi dan persediaan, mereka harus membangun kembali basis pelanggan, mencari pasar, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Rp350,21 Miliar untuk Bangkitkan UMKM Aceh Pascabencana
Karena itu, pendampingan mencakup perbaikan kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, penguatan pemasaran, hingga akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Tiga Tahap Pemulihan UMKM
Komitmen pendampingan tersebut sebelumnya diwujudkan melalui aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026.
Program tersebut menggunakan tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Melalui pendekatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat melewati proses pemulihan secara bertahap. Setelah kembali memiliki kesiapan untuk berusaha, mereka diarahkan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana menjadi bagian dari upaya mendorong UMKM memasuki tahap pertumbuhan.
Secara keseluruhan, program tersebut dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional. Sebanyak 752 peserta Regional II mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menegaskan, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah pelatihan ataupun peserta yang terlibat. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari perubahan konkret pada usaha yang didampingi.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Dorong Kolaborasi
Untuk menjaga keberlanjutan pendampingan, Helvi mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, serta berbagai mitra strategis.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku UMKM tidak kehilangan akses pendampingan setelah mengikuti pelatihan. Mereka diharapkan tetap memperoleh konsultasi, informasi mengenai layanan usaha, akses pembiayaan, serta solusi atas berbagai kendala dalam mengembangkan bisnis.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam memperkuat usaha masyarakat terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, penguatan UMKM menjadi agenda strategis bagi Sumatera Barat karena sektor tersebut memiliki peran besar dalam menopang perekonomian sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Baca Juga:Pendampingan Berdampak pada Ekonomi Rakyat di Empat Kabupaten Pascabencana Sulteng
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Ia menilai pendampingan bagi UMKM terdampak bencana menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memperbaiki sekaligus membangun kembali usaha mereka.
Menurut Mahyeldi, proses tersebut membutuhkan kerja bersama karena pemulihan UMKM tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Kementerian UMKM sebagai bentuk dukungan langsung pemerintah pusat kepada pelaku usaha di Sumatera Barat untuk membangun kembali usaha sekaligus sumber penghidupan mereka.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta mitra strategis lainnya, ekosistem pendampingan UMKM terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan UMKM pascabencana di Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti ketika aktivitas usaha kembali berjalan. Lebih dari itu, pendampingan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat daya saing produk lokal sebagai bagian dari pemulihan ekonomi daerah. (Aji)
