PeluangNews, Jakarta — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp350,21 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Dukungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan usaha pascabencana.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan bantuan tidak berhenti pada pemulihan sarana usaha. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan, penguatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar agar UMKM terdampak dapat kembali produktif dan berkembang.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan anggaran tersebut akan disalurkan melalui empat klaster program, yakni Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro, pengadaan alat produksi, program pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” kata Makhrisyafrisal dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh secara hybrid, Senin (7/9).
Dari total anggaran tersebut, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Program ini menyasar 113.292 pengusaha mikro, dengan masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp3 juta untuk mendukung pemulihan kegiatan usaha setelah bencana.
Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM menyiapkan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk memperbaiki satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak bencana serta menyediakan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
Makhrisyafrisal menilai pemulihan fasilitas produksi menjadi faktor penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Dengan sarana dan peralatan yang memadai, UMKM diharapkan dapat kembali berproduksi secara optimal sekaligus menjaga keberlangsungan rantai pasok di daerah.
Perkuat Kapasitas dan Akses Pasar
Kementerian UMKM juga mengalokasikan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menyasar 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha. Program ini meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, perluasan akses pasar, serta pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.
“Pemulihan UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal atau peralatan. Karena itu, kami lengkapi dengan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar agar pengusaha UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kembali bangkit,” ujarnya.
Program pemberdayaan tersebut diharapkan tidak hanya membantu UMKM melewati masa pemulihan, tetapi juga membuka kembali peluang usaha yang terhambat akibat bencana. Pendampingan diarahkan untuk membantu pelaku usaha membangun model bisnis yang lebih adaptif terhadap kondisi pascabencana.
Baca Juga: Pemulihan UMKM Terdampak Bencana Sumatera Dikawal hingga 2028
Dukungan juga diberikan melalui Klinik UMKM Bangkit dengan anggaran Rp2,16 miliar. Layanan ini akan dibuka di lima lokasi, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.
Klinik UMKM Bangkit akan menjadi pusat layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha terdampak. Melalui layanan ini, UMKM dapat memperoleh informasi, konsultasi, serta fasilitasi yang dibutuhkan selama proses pemulihan usaha.
Kehadiran klinik tersebut sekaligus diharapkan mendekatkan akses pelaku UMKM terhadap berbagai program dan dukungan pemerintah di wilayah terdampak bencana.
Makhrisyafrisal menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi, hingga pengusulan UMKM terdampak.
“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM yang sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” katanya.
Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Faisal Anwar menambahkan, proses pendataan dan pengusulan yang akurat serta terkoordinasi akan membantu pemerintah memastikan intervensi diberikan kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan membutuhkan dukungan.
Menurut dia, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Semakin baik proses pendataan dan verifikasi di daerah, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan, pendampingan, maupun fasilitasi lainnya benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan UMKM sehingga mereka dapat kembali beraktivitas normal serta mampu memulihkan usahanya,” kata Faisal. (RO/Aji)
