PeluangNews, Jakarta — Pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan produksi untuk mengembangkan bisnis. Koneksi dengan pemodal dan pasar juga menjadi kunci agar produk yang dihasilkan mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.
Ketua Umum UKM IKM Nusantara Chandra Manggih Rahayu mengatakan pihaknya terus berupaya membangun jaringan yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pengembangan bisnis.
“Kita mencoba untuk menjadikan koneksi, jadi kita menjahit koneksi yang terintegrasi antara produsen dengan pemodal, antara produsen juga dengan pasar. Jadi, semua aspek ini memang harus kita bantu agar bisa terjadi kerja sama,” ujar Chandra saat ditemui PeluangNews dalam Seminar Nasional “Sinergi Pelaku Industri Kelas Menengah dengan Usaha Kelas Menengah: Dorong Hasil Produksi Hilir ke Pasar Nasional” di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Chandra, penguatan jaringan tersebut penting karena pelaku UMKM dan IKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya. Dukungan tidak hanya dibutuhkan dari sisi modal, tetapi juga pendampingan, akses pasar, serta konektivitas antarpelaku dalam ekosistem usaha.
“Kita harus bisa sinergi, kita harus bisa kuat. Kita harus mencari jalan keluar yang memang tidak mudah dengan cara bersama-sama,” katanya.
Upaya memperkuat koneksi usaha tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi IKM nasional. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan jumlah IKM di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebagian bergerak di sektor makanan dan minuman.
Besarnya jumlah IKM tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan. Reni mengatakan pemerintah perlu mendorong peningkatan skala usaha agar jumlah IKM yang besar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang semakin kuat.
“Dari sisi populasi industri, jumlah IKM sekitar 4,5 juta dan mencapai sekitar 99,79 persen dari keseluruhan populasi industri. Sementara industri besar hanya sekitar 0,21 persen,” ujar Reni.
Menurut dia, peningkatan skala usaha dapat dilakukan melalui peningkatan utilisasi, kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan pasar. Digitalisasi juga membuka peluang bagi IKM untuk tidak lagi bergantung pada penjualan melalui toko atau tempat usaha secara fisik.
“Ketika utilisasi meningkat, produksi juga meningkat. Artinya, pelaku usaha harus mampu menambah kapasitas dan memperluas pasar,” katanya.
Reni mengatakan teknologi menjadi semakin penting ketika pelaku usaha mulai meningkatkan skala produksi. Teknologi tidak selalu harus dikembangkan sendiri karena pelaku industri dapat menggunakan lisensi atau membeli teknologi yang telah tersedia.
“Dalam konteks ini, teknologi dan mesin menjadi semakin penting. Teknologi juga tidak harus selalu dibuat sendiri. Pelaku usaha bisa menggunakan lisensi atau membeli teknologi yang sudah dipatenkan,” ujarnya.
Selain teknologi, kemampuan inovasi juga diperlukan agar IKM tidak hanya berperan sebagai penjual atau reseller. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan produksi sekaligus memahami kebutuhan dan tren pasar.
“IKM juga tidak hanya harus menjadi penjual atau reseller. Mereka perlu memiliki kemampuan produksi dan inovasi. Misalnya, dalam industri fesyen, pelaku usaha tidak hanya membuat produk, tetapi juga harus mampu memahami desain dan tren pasar,” papar Reni.
Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah akses pembiayaan. Asisten Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Hengky Andrianto mengatakan porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hingga Mei 2026 masih berada di sekitar 16,78 persen.
“Kalau kita lihat dari 2024 sampai dengan Mei 2026, nilainya cenderung stagnan, hanya sekitar Rp1.500 triliun. Bahkan yang terakhir berada di angka Rp1.513 triliun,” kata Hengky dalam seminar yang sama.
Hengky menjelaskan kebutuhan pembiayaan usaha menengah memiliki karakteristik berbeda karena pelaku usaha harus membayar pemasok dalam waktu relatif cepat, sedangkan pembayaran dari perusahaan besar atau pembeli ekspor dapat diterima beberapa bulan kemudian.
“Usaha menengah ini harus menjalankan bisnis day-to-day, month-to-month, bahkan week-to-week. Mereka harus membayar pemasok di bawahnya, baik usaha mikro maupun usaha kecil,” ungkapnya.
Karena itu, Hengky menyebut pembiayaan berbasis pesanan atau proyek dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha menengah.
“Teman-teman usaha menengah tidak selalu membutuhkan pembiayaan yang harus dibayar setiap bulan dengan cicilan besar. Mereka lebih membutuhkan PO financing atau project-based financing yang sifatnya jangka pendek, misalnya tiga atau enam bulan,” lanjutnya.
Dari sisi organisasi, Sekretaris Jenderal DPN UKM IKM Nusantara Rhesa Yogaswara mengatakan penguatan konektivitas dilakukan dengan mempertemukan produsen dengan pemodal dan pasar.
“Ya, pasti kita mencoba untuk menjadikan koneksi. Jadi, kita menjahit koneksi yang terintegrasi antara produsen dengan pemodal, antara produsen juga dengan pasar,” ujar Rhesa.
Ia menambahkan, keterhubungan tersebut perlu diikuti dukungan pada berbagai aspek agar kerja sama yang terbentuk dapat berjalan secara nyata.
“Jadi, semua aspek ini memang harus kita bantu agar bisa terjadi kerja sama,” tambahnya.
Kemudian, Bendahara Umum UKM IKM Nusantara Eka Andari menekankan pentingnya pendampingan dan perhatian terhadap pelaku usaha.
Menurutnya, penguatan UMKM dan IKM tidak cukup hanya dengan membuka akses jaringan, tetapi juga membutuhkan pendampingan agar pelaku usaha dapat berkembang.
“Pendampingan, perhatian, itu yang kita lakukan,” ucap Eka.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya UKM IKM Nusantara untuk memperkuat pelaku usaha di berbagai daerah, terutama agar mereka mampu menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnis dan memperluas pasar.
Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Juanda Permana Jaya mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Jakarta Entrepreneur untuk memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM.
“Program kami Jakarta Entrepreneur ini juga melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di DKI Jakarta,” ujar Juanda.
Menurut Juanda, pembinaan tersebut mencakup fasilitasi sertifikasi, izin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta fasilitasi pameran dan bazar.
“Program kami yang telah kami lakukan seperti memberikan fasilitasi sertifikasi, seperti izin edar MD dari BPOM dan fasilitasi lainnya, seperti pameran dan bazar,” imbuhnya.
Juanda mengatakan anggota UKM dan IKM Nusantara di wilayah DKI Jakarta juga dapat bergabung dalam program Jakarta Entrepreneur untuk memperoleh pembinaan yang tersedia.
“Anggota dari UKM dan IKM Nusantara bisa bergabung menjadi bagian dari program Jakarta Entrepreneur sehingga kita bisa bersama-sama bersinergi membantu para pelaku UKM maupun IKM di DKI Jakarta,” paparnya.
Dengan demikian, pengembangan IKM tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi. Ketersediaan pembiayaan, pemanfaatan teknologi, inovasi, legalitas, pendampingan, serta koneksi dengan pasar menjadi bagian yang saling berkaitan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan skala bisnis.
Penguatan jaringan antara produsen, pemodal, dan pasar juga menjadi salah satu upaya agar produk hasil produksi hilir tidak berhenti di pasar lokal. Dengan ekosistem usaha yang lebih terhubung, produk IKM memiliki ruang lebih besar untuk masuk ke pasar nasional.
