PeluangNews, Jakarta – Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi di angka 41,8%.
Dalam surveinya pada Agustus 2026, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua bidang lain yang turut diukur, yakni hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 48,3%, serta politik dan stabilitas nasional 51,9%.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam konferensi pers daring, Senin (31/8/2026).
“Ketiganya menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Jadi tiga bidang ini adalah PR penting untuk diantisipasi, untuk diperbaiki performa pemerintah. Terutama di bidang ekonomi, dilanjutkan hukum dan pemberantasan korupsi, dan terakhir adalah politik dan stabilitas nasional,” kata dia.
Menurutnya, penilaian rendah di sektor ekonomi berkaitan dengan kondisi yang dirasakan rumah tangga.
Sebanyak 62,5% responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir.
Di sisi lain, hanya 58% yang menilai penghasilan membaik, sementara 57% menyebut kondisi keuangan keluarga lebih baik.
“Data ini menunjukkan ada situasi ekonomi daya beli masyarakat yang sedang turun karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat sehingga daya beli masyarakat relatif mengalami penurunan. Itu catatan di situasi ekonomi,” ujar Hanta.
Dia mengemukakan bahwa tekanan terhadap daya beli juga tampak dari penilaian harga kebutuhan pokok. Sebanyak 55,6% responden menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.
Selain itu, 44,3% responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.
Hanta mengutarakan, rendahnya capaian ekonomi turut tercermin dari penilaian publik terhadap keberhasilan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan angka pengangguran.
“Lagi-lagi isu ekonomi paling determinan, paling kuat dalam persepsi yang kami rekam dalam persepsi publik yaitu persoalan menurunnya angka pengangguran atau belum terselesaikannya isu mengatasi pengangguran dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” imbuh dia.
Hanta menambahkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan juga mengalami penurunan pada periode terbaru.
“Dalam survei Agustus 2026, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1%, turun dari 58% pada Juli 2026,” ucapnya.
Adapun secara tren, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 78% pada Oktober 2025, menjadi 74% pada Maret 2026, 72% pada Mei, 58% pada Juli, dan 55,1% pada Agustus 2026. []
