
PeluangNews, Jakarta – Sebanyak 9,29 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Demikian publikasi statistik perumahan 2026 hasil kolaborasi BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemen PKP), Kamis (13/8/2026).
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, ada dua indikator backlog perumahan yang digunakan yakni backlog satu dan backlog dua.
Backlog satu merupakan backlog kepemilikan rumah, atau persentase rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri.
Sedangkan backlog dua menggambarkan kondisi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, tetapi tidak layak huni.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS periode Maret 2026, secara persentase, backlog satu atau persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah mengalami penurunan dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada periode yang sama 2026.
Sedangkan backlog dua pada 2026 tercatat 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka itu menurun dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
Dengan demikian, baik backlog satu maupun backlog dua menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penurunan secara persentase maupun jumlah rumah tangga.
Dengan demikian, baik backlog satu maupun backlog dua menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penurunan secara persentase maupun jumlah rumah tangga.
Meski demikian, angka backlog dua pada 2026 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog satu kepemilikan rumah.
Tingginya backlog dua menunjukkan upaya mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata masih menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Kondisi tersebut juga selaras dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meningkatkan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari sekitar 45.000 menjadi 400.000 unit.
Peningkatan diperlukan untuk mempercepat penurunan backlog perumahan, khususnya backlog hunian tidak layak.
“Tingginya backlog dua menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata, menjadi salah satu prioritas pembangunan,” kata Amalia saat publikasi statistik perumahan 2026.
Secara nasional, persentase backlog satu mengalami penurunan. Berdasarkan provinsi, hampir seluruh wilayah juga mengalami penurunan backlog satu.
Penurunan terjadi di berbagai wilayah baik Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat hingga Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Persentase backlog satu turun dari 13% pada 2025 menjadi 12,39% pada 2026.
Berdasarkan jumlahnya, backlog satu di setiap provinsi juga mengalami penurunan. Dengan demikian, penurunan backlog satu tidak hanya terjadi dari sisi persentase, tetapi juga dari sisi jumlah rumah tangga.
Jumlah backlog satu pada 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turun sekitar 350.000 rumah tangga dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dari 38 provinsi, hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog dua. Dengan begitu, 37 provinsi mengalami penurunan backlog dua. []








