
PeluangNews, Jakarta – Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) mengusulkan penyempurnaan indikator penilaian kesehatan koperasi agar lebih sesuai dengan karakteristik dan jati diri koperasi. Menurut Kopsyah BMI, ukuran kesehatan koperasi tidak semestinya hanya bertumpu pada indikator keuangan yang lazim digunakan untuk menilai lembaga bisnis berorientasi keuntungan.
Masukan tersebut disampaikan Kopsyah BMI dalam audiensi dengan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu membahas penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
Rombongan Kopsyah BMI dipimpin Presiden Direktur Koperasi BMI Group sekaligus Direktur Utama Kopsyah BMI, Kamaruddin Batubara. Turut hadir Wakil Direktur Utama Radius Usman, Direktur Operasional Sondari, Direktur Keuangan Makhrus, Direktur Kepatuhan dan Risiko Casmita, serta Manajer Pembukuan Wahid.
Kedatangan mereka diterima Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan (Asdep KPPK) Kemenkop, Dandy Bagus Ariyanto, bersama tim.
Dalam pertemuan tersebut, Kamaruddin yang akrab disapa Kambara menegaskan bahwa masukan yang disampaikan berangkat dari kepeduliannya terhadap perkembangan gerakan koperasi di Indonesia.
Menurutnya, instrumen pemeriksaan kesehatan harus mampu menggambarkan kondisi dan kinerja koperasi secara utuh. Sebab, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan yang semata-mata mengejar keuntungan.
“Kalau indikator ini kita pakai, sampai kapan pun kinerja keuangan koperasi tidak akan pernah sehat. Kita berharap kertas kerja ini dapat dipakai koperasi mana pun, baik koperasi wanita maupun lainnya,” ujar Kambara.
Ia menjelaskan, koperasi tidak hanya mengejar keuntungan finansial. Lebih dari itu, koperasi memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan anggota, pendampingan usaha, pendidikan perkoperasian, hingga peningkatan kesejahteraan bersama.
Karena itu, indikator pemeriksaan kesehatan perlu disusun secara lebih proporsional. Penilaiannya harus mempertimbangkan kondisi riil koperasi, mulai dari skala usaha, kebutuhan sumber daya manusia, struktur permodalan, hingga model pelayanan kepada anggota.
Kemenkop Respons Positif Usulan Kopsyah BMI
Menanggapi masukan tersebut, Dandy Bagus Ariyanto menyambut positif usulan Kopsyah BMI. Ia menilai berbagai pandangan yang disampaikan dapat menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan regulasi.
Menurut Dandy, Kemenkop saat ini memang tengah melakukan revisi Juknis Nomor 15 Tahun 2021 agar pedoman pemeriksaan kesehatan koperasi lebih sesuai dengan perkembangan regulasi dan dinamika perkoperasian.
“Usulan dari Koperasi BMI ini saya pikir sangat konstruktif. Masukan tersebut akan kami tampung dan segera dibahas untuk perbaikan Juknis Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi,” kata Dandy.
Selain membahas penyempurnaan instrumen penilaian, Dandy juga mendorong Kopsyah BMI dan seluruh koperasi di Indonesia untuk melakukan penilaian kesehatan secara mandiri atau self-assessment.
Langkah tersebut mengacu pada Surat Edaran Deputi Perkoperasian Nomor 4 Tahun 2023. Melalui penilaian mandiri, koperasi dapat mengenali kondisi kelembagaannya dan mengetahui posisi kesehatan organisasi, baik dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, maupun tidak sehat.
Dandy menjelaskan, penilaian mandiri juga dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Dengan begitu, koperasi bisa mendeteksi potensi persoalan sejak awal dan segera mengambil langkah perbaikan.
“Self-assessment ini dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan early warning system. Misalnya, koperasi bisa mengetahui apakah suatu aspek berpotensi bermasalah atau tidak,” jelasnya.
Ia berharap koperasi memanfaatkan kertas kerja pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Audiensi tersebut menjadi bentuk kontribusi Kopsyah BMI dalam mendorong penguatan ekosistem perkoperasian nasional. Bagi Kopsyah BMI, koperasi yang sehat bukan sekadar organisasi yang mampu membukukan keuntungan tinggi.
Koperasi yang sehat juga harus mampu menjaga keberlanjutan usaha, mengelola risiko secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya.
Melalui dialog dengan Kemenkop, Kopsyah BMI berharap revisi pedoman pemeriksaan kesehatan koperasi dapat menghasilkan instrumen penilaian yang lebih adil, objektif, dan relevan dengan karakteristik serta jati diri koperasi Indonesia. (RO)







