
PeluangNews, Pandeglang – Wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, ke Alas Purwo, Jawa Timur, memicu gelombang penolakan.
Di satu sisi ada argumen penyelamatan dari tsunami Krakatau. Di sisi lain ada trauma kematian, identitas daerah, dan kecurigaan soal peta tambang.
Di ujung barat Pulau Jawa, di sebuah semenanjung yang sunyi dan lembap, hidup satwa yang tidak ditemukan di tempat lain mana pun di dunia. Namanya Badak Jawa, rhinoceros sondaicus, badak bercula satu.
Seluruh populasi liarnya hanya ada di satu tempat: Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan kini, masa depan satwa itu sedang menjadi perdebatan nasional.
Perdebatan itu bermula dari sebuah pernyataan yang disampaikan jauh dari Ujung Kulon, tepatnya di Antalya, Turki.
Pada Kamis, 12 November 2026, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan untuk memindahkan sebagian Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Alasannya adalah bencana.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Ia menambahkan, “Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali.”
Hashim juga menyebut rencana itu akan menggunakan skema pendanaan konservasi, termasuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF), dan mulai ditawarkan kepada calon investor di forum COP31.
Bagi pemerintah, logikanya sederhana: jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jika seluruh populasi berada di satu kawasan yang rentan bencana, maka satu tsunami besar bisa memusnahkan spesies itu selamanya.
Gagasan habitat kedua itu sebenarnya bukan hal baru. Kementerian Kehutanan menyebut gagasan mencari habitat kedua bagi Badak Jawa sudah dibicarakan sejak dekade 1980-an. Dalam siaran pers Nomor SP.713/HKLN/11/2026 tertanggal 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang perlu dikaji, bukan keputusan resmi pemindahan. Belum ada penetapan jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaan. Namun di Banten, gagasan itu tidak diterima sebagai sekadar wacana.
Penolakan dari Gubernur hingga Masyarakat Adat
Gelombang penolakan datang bertubi-tubi sejak 14 November 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan sikap tegas pada Selasa, 17 November 2026 di Serang. “Tempat hidup badak bercula satu ini sudah diketahui dunia, yakni hanya ada di Ujung Kulon. Kita berharap jangan coba-coba atau melakukan uji coba pemindahan ke tempat yang bukan habitatnya,” tegas Andra Soni.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah pada Senin, 16 November 2026 juga menyatakan keberatan dan berencana memanggil pengelola TNUK untuk meminta penjelasan. Ia menyebut Badak Jawa adalah aset dan identitas Banten.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menjadi pejabat pertama yang menolak secara terbuka. “Badak Jawa itu ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana tersebut. Kalau Badak Jawa dipindahkan, secara otomatis ikon dan kebanggaan kami sebagai masyarakat Pandeglang ikut hilang,” kata Iing, Sabtu, 14 November 2026.
Penolakan juga datang dari masyarakat adat Baduy. Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, menyampaikan bahwa keberadaan Badak Jawa memiliki hubungan sejarah dan nilai budaya dengan kawasan Ujung Kulon. Bagi masyarakat Baduy, Badak Jawa yang mereka sebut “Si Eneng” adalah penjaga keseimbangan alam.
Di tingkat legislatif, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dan Firman Soebagyo turut menolak. Firman menegaskan pada Selasa, 17 November 2026, “Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia.”
Sementara Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan lima alasan penolakan dan empat tuntutan, salah satunya membatalkan rencana pemindahan dan mengoptimalkan perlindungan habitat di Ujung Kulon.
Mengapa Banten Begitu Keras Menolak?
Ada tiga alasan utama yang berulang kali disampaikan masyarakat Banten.
Pertama, soal habitat. Ujung Kulon digambarkan sebagai kawasan lembap, teduh, basah, dengan rawa, kubangan, dan jenis pakan yang spesifik. Alas Purwo digambarkan cenderung lebih kering, panas, dan terbuka. Masyarakat dan sejumlah pakar khawatir perbedaan itu akan membuat badak gagal beradaptasi.
Daniel Johan dalam keterangannya pada Senin, 16 November 2026 menyoroti bahwa kajian kelayakan ekologis Alas Purwo belum dibuka secara ilmiah dan transparan. Menurutnya, belum pernah ditemukan jejak Badak Jawa di taman nasional di Jawa Timur itu.
Kedua, soal trauma kematian Musofa.
Pada 5 November 2025, seekor Badak Jawa jantan bernama Musofa dipindahkan dari habitat alaminya menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan TNUK. Dua hari kemudian, Musofa mati.
Kementerian Kehutanan dalam hasil nekropsi menyebut Musofa mengidap penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, disertai infeksi parasit. Namun bagi masyarakat Pandeglang, peristiwa itu menjadi bukti bahwa translokasi, bahkan dalam jarak dekat, berisiko fatal.
“Jangankan perpindahan antarpulau, perpindahan translokasi Musofa kemarin hanya dua hari bertahannya langsung mati. Nah, ini harus dijadikan pelajaran,” kata Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Senin, 16 November 2026.
Ketiga, soal angka populasi yang sangat rapuh. Data populasi Badak Jawa masih diperdebatkan antar lembaga, tetapi semua pihak sepakat jumlahnya sangat sedikit.
Kementerian Kehutanan dan Balai TNUK menyebut populasi 87 hingga 100 ekor berdasarkan metode Model Spatial Count. Yayasan Badak Indonesia menyebut sekitar 80 hingga 100 ekor per 22 September 2026.
Sementara itu, Kelompok Spesialis Badak Asia dari IUCN memperbarui estimasi pada Februari 2026 menjadi di bawah 50 individu. International Rhino Foundation dalam laporan _State of the Rhino 2026_ memperkirakan Badak Jawa tersisa sekitar 50 individu, dan mencatat penurunan sekitar 33 persen pada 2019-2023 akibat perburuan liar, dengan 18 hingga 26 individu menjadi korban.
Perbedaan angka itu menunjukkan betapa rapuhnya data, sekaligus betapa besar risikonya jika satu ekor saja mati dalam proses pemindahan. Badak Jawa berstatus Critically Endangered dalam Daftar Merah IUCN dan tercantum dalam Appendix I CITES.
Ujung Kulon sendiri telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Luas kawasan berdasarkan Peta Wilayah Kerja Pengelolaan TNUK tahun 2025 mencapai 105.694,46 hektare, terdiri dari 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Isu Tambang: Antara Kecurigaan Warga dan Klarifikasi Pemerintah
Di tengah penolakan itu, muncul isu lain yang membuat polemik semakin panas: tambang.
Sejumlah warga dan aktivis di Banten mempertanyakan apakah wacana relokasi berkaitan dengan penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kekhawatiran itu muncul setelah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026, mencantumkan sebagian perairan di sekitar TNUK dalam peta WUP.
WALHI dan Koalisi Masyarakat Sipil Banten menyoroti dugaan keterkaitan tersebut. Masyarakat menyampaikan keyakinan bahwa relokasi Badak Jawa dikhawatirkan hanya menjadi alibi untuk membuka ruang eksploitasi tambang. Keyakinan itu juga lahir dari kekecewaan yang lebih luas: selama ini, masyarakat merasa kekayaan alam di Nusantara hanya dinikmati segelintir orang berduit, bukan untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa.
Pemerintah membantah
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan pada Selasa, 17 November 2026, bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di dalam TNUK maupun di perairan sekitarnya.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia.
ESDM menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin atau persetujuan untuk menambang. Setiap kegiatan tambang tetap harus melewati izin terpisah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW menetapkan wilayah darat dan laut TNUK sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
Badan Komunikasi Pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Muhamad Hidayat pada Rabu, 18 November 2026 juga menegaskan, hingga 18 November 2026 pemerintah belum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di TNUK maupun menerbitkan izin pertambangan di perairan sekitarnya.
ESDM juga menjelaskan bahwa proses penetapan WUP di perairan Banten telah berjalan sejak 2013, ketika Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, dan telah tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K Tahun 2022, sebelum diperbarui dalam Kepmen 65.K Tahun 2026.
Dengan demikian, secara faktual, hingga saat ini tidak ada bukti adanya izin tambang aktif di dalam TNUK. Yang ada adalah perdebatan soal status peta WUP di perairan sekitarnya, dan kecurigaan masyarakat yang belum terjawab secara tuntas.
Tekad Masyarakat Banten: Bertahan Apapun Taruhannya
Bagi masyarakat Banten, persoalan ini bukan sekadar soal satwa. Ini soal marwah.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Ajat Sudrajat dalam pernyataan resmi Selasa, 17 November 2026 menyebut, “Selamatkan Badak Jawa, jaga warisan alam Ujung Kulon! Bagi kami, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan mahkota kekayaan alam dan identitas masyarakat Pandeglang, Banten, yang wajib dipertahankan hingga titik penghabisan.”
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Ujung Kulon Boyaudin dalam keterangan tertulis Sabtu, 14 November 2026 juga menegaskan, “Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan identitas dan marwah masyarakat Pandeglang serta Banten.”
Masyarakat kini menuntut empat hal: batalkan rencana pemindahan ke Alas Purwo, perkuat patroli dan pemulihan habitat di Ujung Kulon, optimalkan JRSCA seluas sekitar 5.100 hektare yang sudah ada di dalam TNUK sebagai habitat kedua, dan libatkan masyarakat adat, aktivis, dan akademisi dalam setiap pengambilan keputusan.
Sejumlah aktivis dan akademisi lokal juga mengusulkan alternatif lain: jika memang dibutuhkan habitat kedua, bangunlah di kawasan yang masih dalam satu bentang alam atau dekat dengan TNUK, seperti Cikepuh di Sukabumi, bukan melintasi ratusan kilometer ke ujung timur Jawa.
Apa yang Harus Terjadi Selanjutnya?
Hingga 18 November 2026, posisi resmi pemerintah adalah: belum ada keputusan pemindahan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan tidak akan ada relokasi sampai kajian ilmiah yang komprehensif memastikan ketersediaan pakan, air, keamanan, risiko penyakit, dan kemampuan kawasan mendukung perkembangbiakan.
Penasihat Senior Badan Komunikasi Pemerintah Muhamad Hidayat pada Selasa, 17 November 2026 menegaskan, “Pemerintah selalu mengutamakan keselamatan setiap individu badak Jawa. Karena itu, tidak akan ada relokasi sampai kajian ilmiah yang komprehensif memastikan ketersediaan pakan dan keamanan habitat di Alas Purwo dapat mendukung konservasi.”
Pertanyaan yang kini menggantung bukan lagi sekadar soal pindah atau tidak pindah. Pertanyaannya adalah: apakah pemerintah berani membuka seluruh kajian, data populasi, peta WUP, dan proses pengambilan keputusan secara transparan kepada publik Banten?
Karena bagi masyarakat Banten, Badak Jawa bukan sekadar angka dalam laporan konservasi. Ia adalah tetangga tertua, penjaga hutan, dan bukti bahwa Banten pernah menjadi rumah bagi salah satu makhluk paling langka di planet ini.
Dan mereka bertekad mempertahankannya di Ujung Kulon, apapun taruhannya. []







