
PeluangNews, Surakarta – Ketersediaan tenaga kerja kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat pelatihan dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah ini sekaligus mendukung target pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui pengembangan skema sertifikasi profesi serta peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi di lingkungan pelatihan vokasi Kemnaker.
Salah satu upaya tersebut dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Jawa Tengah, pada 18–19 November 2026. Kegiatan ini meliputi penyaksian (witness) uji kompetensi perdana untuk penambahan ruang lingkup skema PLTS pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPVP Surakarta serta asesmen terhadap peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, penguatan kapasitas LSP di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) Kemnaker diperlukan untuk memastikan kompetensi lulusan pelatihan vokasi sesuai dengan standar dan kebutuhan industri.
“BPVP Surakarta kami dorong menjadi pusat unggulan vokasi energi terbarukan. Penambahan skema sertifikasi ini memastikan lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memperoleh pengakuan kompetensi resmi yang dibutuhkan dalam proyek strategis nasional,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pengembangan sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata sektor industri, khususnya industri energi hijau yang terus berkembang.
Komitmen pengembangan SDM energi surya juga terlihat dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) mengenai penguatan lembaga sertifikasi pada satuan pendidikan dan pelatihan vokasi. Forum tersebut menghimpun komitmen 21 LSP untuk mengembangkan skema sertifikasi bidang energi surya, melampaui target awal sebanyak 10 lembaga.
Setelah FGD, BNSP menyaksikan pelaksanaan uji kompetensi perdana di LSP BPVP Surakarta. Penyaksian ini dilakukan untuk memastikan proses sertifikasi memenuhi prosedur dan standar BNSP sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga dalam melaksanakan penilaian kompetensi secara objektif dan terukur.
Dari pelaksanaan asesmen tersebut, sebanyak 16 peserta bidang PLTS dinyatakan kompeten oleh tim asesor. Hasil ini menunjukkan kesiapan peserta dalam memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki sektor energi bersih.
Pengembangan sertifikasi PLTS di Surakarta merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan (PROPER) bertajuk “Orkestrasi Ekosistem Sertifikasi SDM PLTS Guna Akselerasi Kemandirian Energi Nasional” yang diinisiasi Kepala Sekretariat BNSP Moh. Amir Syarifuddin.
Amir menegaskan, penyiapan SDM sektor energi surya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan perkembangan kebutuhan industri. Karena itu, penguatan sertifikasi harus mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kesiapan lembaga sertifikasi, ketersediaan asesor, hingga penyusunan skema kompetensi.
“Kami membangun keterpaduan antara proyeksi kebutuhan industri, kesiapan LSP, ketersediaan asesor, hingga penyusunan skema. Tanpa penyiapan SDM yang teruji, percepatan pembangunan PLTS berisiko menghadapi kesenjangan kompetensi di lapangan,” kata Amir.
Kegiatan tersebut turut melibatkan perwakilan Renewable Energy Skills Development (RESD), proyek kerja sama pembangunan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss (SECO).
Penguatan sertifikasi ini diharapkan dapat memperluas ketersediaan tenaga kerja bersertifikat sekaligus memastikan kebutuhan kompetensi industri energi surya dapat dipenuhi seiring percepatan pembangunan PLTS nasional.







