
PeluangNews, Jakarta – Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) mengajukan 11 poin usulan penyempurnaan indikator pemeriksaan kesehatan koperasi kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop). Usulan ini bertujuan mendorong sistem penilaian yang lebih objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik usaha serta fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
Masukan tersebut disampaikan dalam audiensi Kopsyah BMI dengan Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan (Asdep KPPK) Kemenkop, Dandy Bagus Ariyanto, Selasa (17/11/2026). Dalam pertemuan itu, Dandy didampingi Bagus Dwiyatmoko dan Febri Andri Yadi yang mewakili Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Herbert H.O. Siagian.
Kopsyah BMI menilai sejumlah indikator dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi perlu ditinjau kembali. Pasalnya, beberapa ukuran yang digunakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik operasional dan tujuan koperasi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah indikator rasio biaya gaji karyawan terhadap total pendapatan. Dalam juknis tersebut, rasio biaya gaji di bawah 5 persen masuk kategori sehat.
Menurut Kopsyah BMI, standar tersebut perlu mempertimbangkan model operasional koperasi yang mengedepankan pelayanan langsung kepada anggota, terutama pelaku usaha mikro di berbagai wilayah.
Koperasi membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan fungsi pelayanan, pendampingan usaha, edukasi, dan pengawasan. Karena itu, besarnya biaya sumber daya manusia tidak serta-merta menunjukkan inefisiensi.
Kopsyah BMI mengusulkan agar penilaian rasio biaya gaji turut memperhitungkan skala usaha, jumlah anggota, cakupan layanan, produktivitas pegawai, kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.
Soroti Indikator Aset hingga Profitabilitas
Selain biaya gaji, Kopsyah BMI menyoroti indikator manajemen aset, khususnya terkait agunan pinjaman pada koperasi syariah.
Kopsyah BMI berpandangan bahwa aset atau bentuk jaminan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu lingkup usaha atau holding perlu diperhitungkan sebagai bagian dari mitigasi risiko. Dengan demikian, kerja sama operasional antarkoperasi tidak serta-merta disamakan dengan pinjaman tanpa agunan konvensional.
Baca Juga: Kopsyah BMI Usulkan Perubahan Indikator Penilaian Kesehatan Koperasi
Pada aspek likuiditas, Kopsyah BMI mengusulkan agar perhitungan dana yang diterima untuk pembiayaan mencakup modal anggota, simpanan anggota, serta pinjaman pihak ketiga. Perhitungan tersebut dinilai penting agar sumber pendanaan koperasi dapat tergambar secara lebih akurat.
Kopsyah BMI juga meminta penyesuaian indikator rasio kas bank terhadap total aset. Menurut koperasi ini, penilaian perlu mempertimbangkan siklus penghimpunan dan penyaluran dana.
Saldo kas yang tinggi pada periode tertentu tidak selalu menunjukkan adanya dana menganggur atau idle money. Dana tersebut bisa menjadi penyangga likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota sekaligus mengantisipasi penarikan simpanan.
Usulan lainnya menyangkut indikator pertumbuhan aset. Kopsyah BMI menilai penurunan aset tidak selalu mencerminkan kinerja buruk, terutama jika disebabkan berkurangnya pembiayaan dari pihak ketiga. Kondisi tersebut justru dapat menjadi momentum bagi koperasi untuk memperkuat kemandirian permodalan melalui partisipasi anggota.
Pada indikator Members Share Capital Effect, Kopsyah BMI juga mengusulkan penyesuaian rentang rasio. Alasannya, koperasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan manfaat sosial dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Kopsyah BMI bahkan mengusulkan penghapusan indikator modal lembaga terhadap total aset. Menurut mereka, kecukupan permodalan sudah tercermin melalui indikator modal sendiri terhadap total aset. Pengukuran yang berulang dinilai berpotensi tidak memberikan gambaran tambahan yang signifikan.
Dua indikator lain yang menjadi perhatian adalah Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Kopsyah BMI meminta standar kedua rasio tersebut disesuaikan dengan karakteristik usaha dan model bisnis koperasi.
Sebab, kinerja koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya keuntungan. Ada tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha, memberikan pelayanan kepada anggota, menjalankan fungsi sosial-ekonomi, dan menghadirkan manfaat jangka panjang.
Kopsyah BMI Usulkan Penilaian Ketepatan Waktu RAT
Di luar indikator keuangan, Kopsyah BMI mengusulkan penambahan penilaian terhadap ketepatan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Ketepatan pelaksanaan RAT dinilai mencerminkan kedisiplinan organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta akuntabilitas pengurus dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada anggota.
Kopsyah BMI juga meminta peninjauan hubungan logis antarindikator, terutama rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan biaya operasional terhadap total piutang.
Penetapan standar kedua rasio tersebut dinilai perlu mempertimbangkan struktur pendapatan, karakteristik pembiayaan, margin pembiayaan, serta biaya penghimpunan dana.
Seluruh masukan tersebut diarahkan untuk membangun sistem pemeriksaan kesehatan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan substansi pengelolaan dan karakteristik masing-masing koperasi.
Menanggapi usulan tersebut, Dandy Bagus Ariyanto menyatakan bahwa masukan Kopsyah BMI bersifat konstruktif dan akan ditampung untuk dibahas dalam proses revisi Juknis Nomor 15 Tahun 2021.
Kopsyah BMI berharap penyempurnaan pedoman tersebut dapat menghasilkan instrumen pemeriksaan kesehatan yang lebih adil dan relevan bagi seluruh jenis koperasi di Indonesia.
Dengan indikator yang lebih tepat, koperasi dapat dinilai berdasarkan kondisi riil, karakteristik usaha, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan anggota.
Sebab, koperasi yang sehat bukan hanya koperasi dengan rasio keuntungan tinggi, melainkan juga lembaga yang mampu menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat pelayanan, dan menjalankan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. (RO/Aji)







