
PeluangNews, Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) untuk meningkatkan peluang mereka memasuki pasar kerja formal.
Upaya ini dilakukan menyusul masih rendahnya penyerapan pekerja disabilitas di sektor formal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dari total 1.173.066 pekerja penyandang disabilitas di Indonesia, baru 393.916 orang atau 33,58 persen yang bekerja di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau 66,48 persen masih bekerja di sektor informal.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan yang memiliki kepastian hubungan kerja.
“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Cris, rendahnya pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas di dunia kerja bukan disebabkan keterbatasan kemampuan mereka. Persoalan justru terletak pada belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri.
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kewajiban perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan memenuhi kuota minimal 2 persen.
Cris menilai, sejumlah hambatan masih perlu dibenahi, mulai dari kesiapan keterampilan dan sertifikasi kompetensi, minimnya akomodasi yang layak di tempat kerja, hingga stigma terhadap pekerja penyandang disabilitas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemnaker memperkuat akses pelatihan melalui perluasan LPK inklusi serta pemberian kuota afirmasi bagi peserta penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Pemerintah juga mendorong pengembangan Bursa Kerja Khusus di sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan LPK agar akses informasi serta penempatan kerja bagi penyandang disabilitas semakin terbuka.
“Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” katanya.
Selain memperluas pelatihan, Kemnaker meminta lembaga pendidikan dan pelatihan memperkuat kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Penguasaan keterampilan digital dan soft skill menjadi salah satu kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk memperbesar daya saing tenaga kerja disabilitas.
Pendampingan melalui mekanisme job coaching juga dinilai penting, mulai dari tahap persiapan sebelum bekerja hingga setelah pekerja ditempatkan di perusahaan.
Cris menegaskan, penyandang disabilitas harus dipandang sebagai tenaga kerja produktif yang memiliki kemampuan dan kesempatan setara untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi, Kemnaker bersama para pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah lanjutan. Di antaranya pemetaan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan sehingga peluang mereka memperoleh pekerjaan formal semakin terbuka.







