
PeluangNews, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak draf regulasi tersebut pertama kali diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.
Dalam rapat paripurna tersebut, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada setiap fraksi. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
Seluruh peserta rapat menjawab, “Setuju.” Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Pengesahan ini merupakan kelanjutan dari keputusan tingkat pertama yang diambil Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyepakati hasil pembahasan tingkat I untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, dalam laporannya menyampaikan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya, terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menjelaskan, undang-undang baru ini mengatur setidaknya 10 pokok krusial. Salah satu poin terpenting adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture (NCB).
Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana meskipun pelaku belum atau tidak dapat dipidana.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya korupsi. Ruang lingkup tersebut juga mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong.
Wakil Menteri Hukum Eddward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset melalui proses pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Pemerintah menegaskan, pengesahan UU ini tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Undang-undang ini juga mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset. Badan tersebut akan bertugas mengelola aset sitaan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, undang-undang ini mengatur perlindungan bagi korban dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan. “Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Puan menambahkan, DPR telah melakukan penelitian dan evaluasi untuk memastikan pengaturan di dalamnya tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
Komisi III DPR juga telah mengadakan lebih dari 87 kegiatan RDP dan RDPU serta 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan masyarakat.
Pengesahan ini lebih cepat dari target awal yaitu 15 Desember 2026. Setelah disahkan DPR, undang-undang tersebut masih harus menunggu pengesahan oleh Presiden dan pengundangan dalam Lembaran Negara sebelum dapat berlaku efektif. []







