PeluangNews, Jakarta – Banyak kalangan menilai perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, rupiah anjlok dan daya beli masyarakat dirasakan menurun.
Masyarakat dituntut membayar pajak oleh pemerintah. Sementara dugaan pemborosan anggaran negara disinyalir dilakukan pemerintah melalui program-program yang dinilai sebagai penyebab anjloknya perekonomian nasional.
Situasi tersebut memunculkan aksi protes mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Mereka turun ke jalan-jalan berunjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi.
Situasi tersebut, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tidak menggambarkan bahwa Indonesia tidak sedang menuju krisis meski masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi.
Fundamental ekonomi nasional masih kuat. Sejumlah indikator makroekonomi juga menunjukkan kondisi yang terus membaik.
“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).
Dia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan guna memperkuat sektor riil agar manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat. Pemerintah juga berupaya menjaga inflasi tetap terkendali.
Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Stabilitas sistem keuangan juga terus dijaga melalui koordinasi pemerintah dan otoritas terkait dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Purbaya memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman dibandingkan sejumlah negara lain.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40% terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujarnya.
Dia menjelaskan setiap pembahasan kebijakan strategis pemerintah selalu disertai analisis risiko fiskal dan dampaknya terhadap APBN. Hasil analisis tersebut menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan.
Purbaya juga menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Program tersebut, kata dia, terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran.
Reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk upaya memberantas penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Dia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” pungkas Menkeu Purbaya. []
