Kenaikan BI rate hingga 5,50% membuat posisi perbankan semakin sulit. Di satu sisi, kenaikan BI rate membuat komposisi dana mahal di bank meningkat, di sisi lain bank tidak bisa seenaknya menaikkan suku bunga kredit, karena daya serap pasar yang masih lemah dan risiko kenaikan NPL menanti.
Industri perbankan nasional kembali menghadapi ujian. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan kelanjutan dari siklus pengetatan moneter yang telah berlangsung sejak awal tahun dan menjadikan suku bunga acuan berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Bank Indonesia menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan akibat tingginya volatilitas pasar keuangan global, meningkatnya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran modal portofolio asing dari pasar domestik. Selain menjaga stabilitas rupiah, kenaikan suku bunga juga dimaksudkan untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Dalam pernyataan resminya, BI menyebutkan bahwa peningkatan imbal hasil instrumen keuangan domestik diperlukan untuk menjaga daya tarik Indonesia di mata investor global. Karena itu, selain menaikkan BI Rate, bank sentral juga meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memberikan insentif bagi investor asing, serta memperkuat berbagai instrumen operasi moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
Bagi industri perbankan, kebijakan tersebut ibarat pil pahit yang harus ditelan. Stabilitas rupiah memang menjadi kepentingan bersama, tetapi konsekuensi dari suku bunga yang lebih tinggi tidak bisa dihindari. Kenaikan BI Rate akan meningkatkan biaya penghimpunan dana atau cost of fund karena bank harus menawarkan bunga yang lebih menarik untuk mempertahankan dana pihak ketiga, terutama deposito dan dana korporasi yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai tekanan pertama yang akan dirasakan sektor perbankan adalah meningkatnya biaya dana. Menurutnya, jika suku bunga tinggi bertahan dalam jangka waktu lebih lama, kompetisi memperebutkan likuiditas akan semakin ketat. Kondisi ini berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama profitabilitas perbankan.
Di sisi lain, ruang bagi bank untuk langsung menaikkan bunga kredit juga tidak terlalu leluasa. Saat dunia usaha masih menghadapi ketidakpastian global dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, kenaikan bunga kredit yang terlalu agresif justru berisiko menekan permintaan pembiayaan. Akibatnya, bank berada dalam posisi yang tidak mudah: biaya dana naik, tetapi kemampuan meneruskan kenaikan tersebut kepada debitur relatif terbatas.
Hati-hati
Respons industri pun cenderung hati-hati. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menilai keputusan BI mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar. Namun, perbankan tetap harus menyesuaikan strategi bisnisnya agar keseimbangan antara pertumbuhan kredit, likuiditas, dan profitabilitas tetap terjaga. Sejumlah bank diperkirakan akan lebih fokus memperkuat dana murah (current account saving account/CASA) untuk mengurangi ketergantungan terhadap deposito yang biayanya lebih mahal.
Ancaman berikutnya adalah kualitas kredit. Meski dampaknya tidak langsung terasa, kenaikan suku bunga biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk merambat ke sektor riil. Chief Economist BTN Myrdal Gunarto memperkirakan efek kenaikan BI Rate baru akan tercermin pada data kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sekitar kuartal IV 2026 hingga kuartal I 2027.
Menurut Myrdal, lonjakan NPL secara tajam masih kecil kemungkinannya terjadi mengingat kondisi awal industri perbankan relatif kuat. Rasio NPL KPR pada kuartal I 2026 bahkan masih berada di kisaran 2,8 persen. Namun, jika tekanan ekonomi global terus berlanjut dan biaya pinjaman semakin meningkat, rasio tersebut berpotensi merayap naik mendekati level psikologis 2,9 persen pada akhir tahun.
Mengantisipasi risiko tersebut, perbankan mulai memperkuat langkah mitigasi. Selain mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system), sejumlah bank juga lebih aktif menawarkan restrukturisasi kepada debitur yang mulai mengalami kesulitan pembayaran. Penyaluran kredit baru pun cenderung diarahkan ke segmen dengan profil risiko yang lebih rendah dan memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil.
Kenaikan BI Rate kembali menunjukkan hubungan yang tidak selalu mudah antara stabilitas makroekonomi dan kepentingan industri perbankan. Bagi Bank Indonesia, suku bunga yang lebih tinggi diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik kembali aliran modal asing. Namun bagi perbankan, kebijakan tersebut berarti biaya dana yang lebih mahal, persaingan likuiditas yang semakin ketat, serta potensi peningkatan risiko kredit pada masa mendatang.
Yang pertama kali tersengat oleh kenaikan bunga mungkin bukan debitur, melainkan perbankan itu sendiri. Sebelum dampaknya dirasakan oleh dunia usaha dan rumah tangga melalui cicilan yang lebih mahal, bank-bank nasional harus lebih dulu menghadapi tekanan terhadap margin keuntungan dan kualitas aset. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, kemampuan industri perbankan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan manajemen risiko akan menjadi faktor penentu ketahanan sektor keuangan Indonesia dalam beberapa kuartal ke depan.
Jadi, sampai kapan bisa bertahan? (drp)
