PeluangNews, Jakarta – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional meski Malaysia dan Singapura telah melayangkan protes keras akibat kabut asap lintas batas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.
“Belum, masih mampu kita menangani,” kata Dudung usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (13/10/2026).
Malaysia Protes
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi Presiden Prabowo pada Kamis (8/10/2026) untuk meminta langkah efektif penanganan kabut asap.
“Saya telah berbicara dengan Presiden Prabowo, yang sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan; komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan segera dan efektif dari pihak Indonesia,” ujar Anwar Ibrahim.
Malaysia berencana membawa persoalan kabut asap ke pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Filipina pada November mendatang.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan mekanisme ASEAN untuk bencana alam saat ini belum memasukkan kabut asap sebagai kategori bencana.
“Kita sudah memiliki mekanisme ASEAN untuk bencana alam, tetapi kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan di dalamnya,” ujar Mohamad Hasan pada Senin (12/10/2026).
Dampak di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia mencatat pada 7 Oktober 2026 sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya menghentikan kegiatan luar ruangan.
Malaysia Aviation Group membatalkan penerbangan Firefly antara Kuala Lumpur dan Singapura hingga Rabu karena jarak pandang rendah.
Di Singapura, Indeks Pencemaran Udara mencapai 192 pada 9 Oktober, mendekati kategori sangat tidak sehat.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan lahan yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare, dengan area terluas 513,89 hektare berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Operasi udara terkendala asap tebal.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia telah mengerahkan 60 ribu personel dan 48 helikopter/pesawat untuk water bombing dan modifikasi cuaca. []
