PeluangNews, Jakarta – Kebakaran hutan yang masih berlangsung di beberapa daerah di Indonesia mengundang ragam komentar dari sejumlah pihak, diantaranya pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.
Agus berharap pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional agar bantuan internasional bisa masuk.
“Kalau pemerintah enggak mampu karena anggaran tidak ada, ya bantuan-bantuan itu (bantuan internasional) terimalah,” katanya, di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Agus mengingatkan bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status bencana nasional berkonsekuensi pengambilalihan kendali pengerahan kekuatan nasional demi penanganan bencana, penggunaan APBN, hingga pembukaan peluang resmi masuknya bantuan dan internasional atau luar negeri.
Dia menilai keputusan menetapkan status bencana sering kali tertahan oleh pertimbangan non-teknis. Padahal situasi di lapangan membutuhkan respons cepat dan dukungan armada yang memadai.
Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group tersebut menekankan pentingnya menerima bantuan internasional, termasuk dari negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki fasilitas dan armada pemadam kebakaran udara memadai.
Keterlibatan pihak luar, katanya, sangat wajar mengingat adanya kepentingan korporasi lintas negara di area yang terdampak.
“Ya, untuk kan Malaysia punya kapal penyemprot dari atas itu, yang pesawat udara yang cepat sekali ambil airnya dari laut mungkin, ya itu dipakai. Ya kan. Dan mereka juga melegalkan tanggung jawab, karena kebunnya kan banyak di sini,” papar Agus.
Saat ditanya penyebab kebakaran, dia menyebutkan bahwa fokus saat ini sepenuhnya pada upaya pemadaman total di titik-titik api, tanpa terdistraksi oleh proses penyelidikan awal atau metode pemadaman yang tidak efektif.
“Dibakar atau terbakar, itu kan persoalan lain yang harus diselidiki. Ya. Sekarang utama adalah padamkan ini api. Jangan ada lagi padam pakai apa, tepung, apalah gitu kan,” tutur Agus, menambahkan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mengutarakan kondisi di Kalimantan Tengah m, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat sudah di luar batas wajar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi.
“Ini bukan lagi skala yang bisa ditangani status darurat daerah. Makanya saya mendorong penuh agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk karhutla Kalimantan dan daerah lainnya,” ucap Daniel, beberapa waktu lalu. []
