Malaysia mengklaim semakin dekat masuk kategori negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia. Saat ini, pendapatan per kapita Negeri Jiran hanya berjarak 7,1 persen dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia. Capaian tersebut, kata Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mencapai 5,8 persen pada kuartal II 2026.
Dikatakan inflasi Malaysia tetap terkendali di level 1,9 persen, sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 3 persen. “Malaysia kini hanya 7,1 persen di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi,” ujar Akmal. Dan pemerintah Malaysia akan memastikan momentum ini dituangkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan masyarakat Malaysia. Pemerintah “Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan dapat menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak pekerjaan berkualitas, dan daya beli yang lebih kuat bagi rakyat Malaysia,” ujarnya.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia mencapai RM57.200 atau sekitar US$13.351, mendekati ambang batas negara berpendapatan tinggi Bank Dunia sebesar US$14.375. Pemerintah Malaysia tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4 hingga 5 persen. Hal itu ditopang oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, dan sektor berbasis teknologi seperti semikonduktor dan pusat data.
Akmal mengatakan dalam kerangka Rancangan Malaysia ke-13 (13MP) periode 2026-2030, Pemerintah Malaysia akan memperkuat keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri serta memperluas pendidikan dan pelatihan teknis serta vokasi (TVET), Academy in Industry (AiI), dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), serta ekonomi digital.
Di sisi fiskal, defisit anggaran federal disebut menyempit dari 5,5 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 3,7 persen pada 2025. Pemerintah Malaysia pun berkomitmen menurunkan defisit menjadi 3 persen atau lebih rendah pada 2030 melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran, sambil tetap melindungi kelompok rentan. “Konsolidasi fiskal bukan berarti mengurangi dukungan kepada masyarakat, melainkan memastikan setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Akmal.●(Zian)
