PeluangNews, Jakarta — Kekeringan mulai mengganggu akses air bersih warga Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan mendistribusikan 8.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pasokan air bersih disalurkan secara terjadwal menggunakan dua mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari respons darurat pemerintah menghadapi keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah tidak hanya perlu bergerak cepat ketika kekeringan terjadi, tetapi juga harus menyiapkan infrastruktur agar masyarakat memiliki ketahanan air dalam jangka panjang.
“Air merupakan fondasi penting bagi kehidupan dan pembangunan. Karena itu, ketika terjadi kekeringan, pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat lebih tangguh menghadapi kekeringan,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Kekeringan di Desa Gunung Batu mulai dilaporkan sejak 3 Agustus 2026. Keterbatasan sumber air dan kondisi geografis wilayah membuat masyarakat membutuhkan dukungan pasokan air bersih selama musim kemarau.
Untuk memastikan distribusi berjalan optimal, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan (BPBPK Kalimantan Selatan) menugaskan tiga personel lapangan.
Selain mobil tangki, Kementerian PU menempatkan dua unit tandon atau hidran umum berkapasitas masing-masing 2.200 liter di lokasi yang mudah dijangkau warga. Tandon tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sementara sehingga masyarakat dapat mengambil air bersih dengan lebih mudah.
Distribusi air dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa Gunung Batu, Pemerintah Kecamatan Sambung Makmur, BPBD Kabupaten Banjar, serta BPBPK Kalimantan Selatan. Koordinasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan pasokan air disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Penanganan kekeringan, menurut Dody, tidak boleh hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sumber daya air agar persoalan serupa dapat ditekan pada musim kemarau berikutnya.
“Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan penanganan jangka panjang, antara lain melalui pengembangan sumber air baku, embung, sumur bor, dan jaringan perpipaan sesuai kebutuhan wilayah. Dengan begitu, risiko kekurangan air pada musim kemarau dapat ditekan,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PU memperkuat ketahanan air daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Bantuan air bersih di Banjar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat, sembari pemerintah menyiapkan solusi yang lebih permanen.
Melalui pendekatan tersebut, penanganan kekeringan tidak hanya berfokus pada distribusi air saat krisis terjadi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih tangguh dan mampu menghadapi tekanan musim kemarau.
