warga binaan lapas koperasi
PeluangNews, Tangerang – Dalam momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui skema koperasi.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, disaksikan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi serta Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih, di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, Kampus Poltek IMIPAS, Tangerang, Senin (27/4).
Wamenkop Farida menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjadikan warga binaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional melalui koperasi. Menurutnya, warga binaan tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembinaan, tetapi juga harus diberi ruang menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.
Baca Juga: Kemenkop Gandeng MUI, Kopdes Merah Putih Dipacu Jadi Mesin Baru Ekonomi Umat
“Kami ingin memastikan warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga subjek pembangunan ekonomi melalui koperasi,” ujar Farida.
Melalui kolaborasi ini, warga binaan akan memperoleh pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mulai dari pelatihan kewirausahaan hingga penguatan manajemen usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat membekali mereka dengan keterampilan yang relevan saat kembali ke masyarakat.
Selain pembinaan, Kemenkop juga akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi berbagai produk hasil karya warga binaan, seperti produk pertanian, perikanan, dan kerajinan. Produk-produk tersebut direncanakan terhubung dengan jaringan distribusi koperasi, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Farida menambahkan, Kemenkop siap membantu memperluas jangkauan pemasaran agar hasil usaha warga binaan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, dukungan akan diberikan melalui skema pinjaman bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui fasilitas pembiayaan murah bagi koperasi, kebutuhan modal usaha warga binaan diharapkan dapat terpenuhi sehingga produktivitas usaha semakin meningkat.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan koperasi pemasyarakatan melalui pengembangan koperasi primer di berbagai wilayah, termasuk memperluas jaringan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo). Penguatan kelembagaan ini dinilai penting untuk memperbesar akses usaha dan memperkuat fondasi ekonomi warga binaan.
“Ke depan, koperasi-koperasi primer akan terus didorong terbentuk di setiap wilayah pemasyarakatan agar semakin kuat secara kelembagaan maupun jaringan usaha,” kata Farida.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa transformasi lembaga pemasyarakatan harus diarahkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
“Lapas tidak hanya mengurung, tetapi juga membangun; tidak hanya menekan, tetapi juga memberdayakan,” ujarnya.
Menurut Agus, sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar program pemberdayaan warga binaan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesiapan mereka untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menambahkan, upaya penguatan ekonomi pemasyarakatan telah berjalan melalui Inkopasindo dengan dukungan pendanaan sekitar Rp4,3 miliar. Program tersebut menjadi langkah konkret untuk menciptakan kemandirian ekonomi di lingkungan pemasyarakatan.
Menurutnya, pemberdayaan warga binaan berbasis koperasi merupakan strategi jangka panjang agar para warga binaan memiliki kesempatan lebih besar untuk bangkit dan terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional setelah menyelesaikan masa pembinaan. (Aji)
