PeluangNews, Jakarta – Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah kian menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya memperbaiki kualitas infrastruktur, program ini juga memangkas waktu tempuh perjalanan, menekan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian, hingga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Program Inpres Jalan Daerah terus diperluas sebagai upaya memperkuat konektivitas antardaerah. Hingga periode 2024–2025, pemerintah telah menangani 2.227 kilometer jalan dan 2.917 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, Program Inpres Jalan Daerah merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional melalui peningkatan konektivitas di daerah. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan yang tepat sasaran akan memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan efisiensi logistik, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui Program Inpres Jalan Daerah ini, pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir, sekaligus menghubungkan langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Dampaknya akan langsung terasa di lapangan, waktu tempuh distribusi menjadi lebih singkat, biaya angkut logistik dapat ditekan, serta risiko kerusakan hasil panen selama perjalanan dapat diminimalkan,” ujar Dody.
Melalui program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menangani ruas-ruas jalan milik pemerintah daerah yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, jalan daerah dengan jalan nasional, permukiman dengan pusat pelayanan publik, hingga pusat-pusat perekonomian. Infrastruktur itu juga mendukung akses menuju kawasan pariwisata serta jalur distribusi berbagai komoditas unggulan daerah.
Pada Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,65 triliun untuk pembangunan dan peningkatan 304 kilometer jalan serta 2.201 meter jembatan di 96 pemerintah daerah, yang terdiri atas 12 pemerintah provinsi, 69 pemerintah kabupaten, dan 15 pemerintah kota.
Skala program kemudian meningkat signifikan pada Tahun Anggaran 2025–2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,7 triliun, termasuk biaya pengawasan, untuk menangani 1.923 kilometer jalan dan 716 meter jembatan yang tersebar di 354 pemerintah daerah, meliputi 34 pemerintah provinsi, 294 pemerintah kabupaten, dan 26 pemerintah kota.
Hingga saat ini, capaian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diresmikan mencakup penanganan sepanjang 1.151 kilometer jalan dan 235 meter jembatan dengan nilai investasi Rp5,4 triliun di 37 provinsi.
Sementara itu, sejumlah proyek kontrak tahun jamak masih terus berjalan. Pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 772 kilometer jalan dan 481 meter jembatan dengan nilai pekerjaan mencapai Rp5 triliun.
Salah satu proyek yang telah memberikan manfaat nyata berada di Jalan Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Melalui anggaran sebesar Rp2,7 miliar, Kementerian PU merekonstruksi ruas jalan sepanjang 1,18 kilometer yang sebelumnya mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut kini memperlancar konektivitas antara Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin sehingga mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.
Untuk memperkuat konektivitas nasional, Kementerian PU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12 triliun guna melanjutkan Program Inpres Jalan Daerah pada tahun ini. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
