PeluangNews, Jakarta-Potensi desa dinilai menjadi kekuatan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Dari kampung penghasil singkong hingga sentra bawang merah dan peternakan sapi, seluruh potensi lokal Jawa Tengah (Jateng) harus diintegrasikan agar mampu menjadi penopang ekonomi nasional bahkan pasar ekspor.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Luthfi, pembangunan provinsi tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi harus ditopang melalui pembinaan potensi wilayah dan penguatan investasi.
“Potensi desa bisa kita kembangkan tidak hanya untuk nasional, tetapi juga internasional. Ada kampung singkong yang sudah ekspor ke Australia dan Jepang,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, pengembangan potensi daerah harus dimulai dari pemetaan kekuatan masing-masing wilayah, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, hingga menengah. Dengan pemetaan tersebut, setiap daerah dapat memiliki produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lebih luas.
Luthfi mengatakan, ketergantungan daerah terhadap APBD masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang sehat guna memperkuat pertumbuhan ekonomi.
“Sekitar 15 persen pendapatan berasal dari APBD, sedangkan sisanya bergantung pada investasi. Karena itu investasi harus terus kita dorong,” ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut, menurutnya, tidak lepas dari penguatan sektor investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga fokus mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Luthfi, BUMD tidak hanya berfungsi menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“BUMD harus mampu menjaga kebutuhan pokok masyarakat, layanan kesehatan, sampai mendukung investasi di daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan pentingnya konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan daerah, perguruan tinggi, media massa, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program pembangunan secara terintegrasi.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama dari pemerintah pusat sampai desa,” ucapnya.
Di sektor pangan, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi mencapai sekitar 9,7 juta ton atau menyumbang sekitar 15,6 persen kebutuhan pangan nasional. Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan produksi pangan pada 2026 melalui penguatan wilayah sentra pertanian.
Selain itu, distribusi bahan pokok juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, Pemprov Jawa Tengah melibatkan BUMD, Bank Jateng, BPR, OJK, dan Bank Indonesia dalam pengawasan distribusi komoditas penting seperti beras, bawang merah, telur, hingga daging.
“Kalau ada kelangkaan bahan pokok, semuanya harus bergerak bersama menjaga distribusi dan ketersediaan barang,” tutur Luthfi.
Ia menambahkan, regenerasi petani dan peternak milenial juga menjadi agenda penting pemerintah daerah agar sektor pertanian dan peternakan tetap berkelanjutan di masa mendatang. (Rat)
jawa tengah, potensi
