PeluangNews, Jakarta-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat otonomi daerah yang lebih adaptif, meningkatkan kapasitas fiskal kabupaten, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengatakan pemerintah kabupaten membutuhkan ruang yang lebih besar untuk mengelola pembangunan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Oleh karena itu revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kebijakan desentralisasi lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah,” kata Bursah dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).
Menurut Bursah, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi syarat utama agar pemerintah kabupaten mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai, semakin luas ruang inovasi yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal dan mampu meningkatkan daya saing wilayah.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat desentralisasi, Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah menyusun sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah kabupaten di berbagai daerah.
Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR sebagai masukan dalam penyempurnaan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Usulan itu sebelumnya juga mengemuka dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (2/7), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Apkasi.
Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari perluasan ruang inovasi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penyempurnaan regulasi agar pemerintah kabupaten memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mampu berinovasi di tengah kebijakan pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Setiap pemimpin ada ujiannya dan tiap ujian ada pemimpinnya. Saat ini kepala daerah menghadapi tantangan pengetatan Transfer Keuangan Daerah sehingga dibutuhkan inovasi dalam mengelola pembangunan,” ujar Bima.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus dijawab dengan kemampuan pemerintah daerah menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pembangunan tetap berjalan.
Bima juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan dua prasyarat utama menuju Indonesia sebagai negara maju, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi unggulan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah.
Ia menilai Apkasi memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi antarkabupaten dalam mempercepat penyebaran praktik baik, mulai dari pengelolaan fiskal, inovasi pelayanan publik, hingga pengembangan skema pembiayaan pembangunan.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, Forum Dialog Otonomi Daerah juga dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi Kabupaten Deli Serdang melalui meningkatnya aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, serta penjualan produk UMKM lokal.
Forum tersebut dihadiri ratusan bupati dan wakil bupati dari berbagai daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.
