PeluangNews, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak berhenti pada bantuan pascabencana. Pemerintah menyiapkan program rehabilitasi ekonomi secara bertahap hingga 2028 untuk menghidupkan kembali usaha sekaligus memperkuat ketahanan UMKM di tiga provinsi tersebut.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemulihan harus diarahkan pada keberlanjutan usaha masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah tidak hanya diberikan pada fase awal setelah bencana, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dan pemberdayaan agar aktivitas ekonomi daerah kembali tumbuh.
Komitmen tersebut disampaikan Maman dalam Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera bersama jajaran pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Rabu (26/8).
Pertemuan tersebut diikuti Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait.
“Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028,” kata Maman dalam rapat yang digelar secara daring.
Baca Juga:Proses Transisi Hampir Rampung, Kementerian UMKM Siap Gas Pol Bangun UMKM Indonesia
Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi proses pemulihan ekonomi sendirian.
Realisasi Program Disesuaikan
Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas bergesernya jadwal realisasi program sekitar satu setengah bulan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena tahapan pemulihan ekonomi baru memasuki fase pelaksanaan sekaligus adanya penyesuaian mekanisme penganggaran negara.
“Perlu dipahami bahwa fase pemulihan ekonomi memang baru masuk pada bulan-bulan ini, di samping juga karena adanya penyesuaian mekanisme penganggaran. Namun, kami pastikan komitmen kami penuh untuk merealisasikannya,” ujarnya.
Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, sekitar 285 ribu UMKM berada di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.
Untuk memulihkan sektor usaha tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran secara bertahap selama tiga tahun. Pada 2026, anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.
Program dilanjutkan pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, pemerintah menyiapkan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.
Data UMKM Diintegrasikan melalui SAPA UMKM
Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan benar-benar diterima pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Data calon penerima yang telah diverifikasi pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM. Data tersebut selanjutnya menjadi basis pelaksanaan program sekaligus dapat dihubungkan dengan berbagai program pemberdayaan lainnya.
“Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah data yang masuk itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita siapkan,” jelas Maman.
Integrasi data tersebut diharapkan membentuk basis data yang dinamis. Dengan begitu, kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak bencana dapat terus diperbarui sehingga dukungan pemerintah dapat disesuaikan dengan perkembangan masing-masing pelaku usaha.
Artinya, intervensi pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat berlanjut melalui pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan sesuai kebutuhan UMKM.
Pemda Diminta Percepat Verifikasi
Mengingat waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan serta verifikasi calon penerima.
Pengusulan data melalui portal SAPA UMKM ditargetkan rampung paling lambat 14 September 2026.
“Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah,” ujar Maman.
Selain program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.
Klinik tersebut menjadi pusat konsultasi dan penanganan berbagai persoalan usaha yang dihadapi UMKM terdampak bencana. Fasilitas ini juga mendukung pengumpulan serta pemutakhiran Data Tunggal UMKM sebagai basis penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, dukungan anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan ekonomi tidak sekadar mengembalikan aktivitas usaha seperti sebelum bencana.
Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai penggerak ekonomi sekaligus sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana. (RO/Aji)
