Oleh: Edy Mulyadi
POLITIK Indonesia hari-hari ini sedang memperagakan adegan yang kian benderang. Narasi “Prabowo cuma dua tahun” yang dilemparkan Connie Rahakundini Bakrie tiba-tiba jadi terasa relevan. Dulu, pernyataan Connie itu dianggap sekadar psy-war atau rumor politik biasa. Tapi kini puzzle-puzzle baru seolah sengaja dipasang untuk mempertegas garis besarnya.
Potongan video Ketum Projo Budi Arie Setiadi soal “percepatan pergantian” jadi pintu masuknya. Ini jelas bukan sebuah kebetulan, apalagi kecelakaan komunikasi. Narasi Budi itu diucapkannya tepat di samping Jokowi yang duduk hening tanpa gestur sanggahan. Dalam bahasa gestur politik Jawa, heningnya pimpinan di sebelah pengucap narasi ekstrem adalah bentuk pengesahan tak tertulis. Ia bisa bermakna restu. Bahkan bukan mustahil itu perintah.
Hanya selang beberapa hari pasca demo video Budi Arie tadi, kerusuhan demo pecah. 27 Agustus 2026! Lalu, manuver gerilya politik untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka makin kencang. Senyap, memang. Tapi buat mereka yang cukup melek politik, tentu bisa merasakan ada gegap gempita dan orkestrasi di balik keheningan manuver Gibran.
Seperti drama berseri, melesatnya fenomena populisme Kang Dedi Mulyadi (KDM) di ruang publik pun mengemuka. Ini tidak bisa kita anggap biasa. Sulit menampik ada saling perikatan erat. Ada benang merah tebal yang menghubungkan semuanya. Skenario percepatan transisi dan manuver mengunci panggung 2029. Mengunci siapa? Ya Prabowo, lah…
Menjahit Benang Merah: Tiga Gelombang Penekanan
Jika kita membaca lanskap ini secara jernih, maka setidaknya ada tiga dinamika utama yang sedang berjalan beriringan. Pertama, inisiasi kerentanan dari dalam. Video Budi Arie dan penguatan isu dua tahun berfungsi sebagai conditioning process. Publik dan pasar sedang dibiasakan dengan gagasan bahwa kepemimpinan Prabowo berdurasi terbatas. Ini adalah upaya melemahkan legitimasi politik (lame duck) secara prematur dari dalam lingkar koalisi sendiri.
Kedua, eksploitasi tekanan jalanan dan ekonomi. Pasca-gelombang aksi dan kerusuhan 27 Agustus, ketidakpuasan publik dialirkan sedemikian rupa. Narasi dan opini yang dibentuk: bahwa pemerintahan pusat mulai kehilangan kendali atas stabilitas sosial dan persepsi publik.
Ketiga, penyediaan figur alternatif. Di saat bersamaan, figur populis daerah seperti Deddy Mulyadi, atau biasa disapa Kang Dedi/KDM, dibuat meroket. Agar tampak seolah-olah valid, ditambah pula bumbu berbagai hasil survei untuk menjustifikasi. Publik dijejali persepsi, inilah ekspresi kejenuhan rakyat. Tapi di balik akrobat tersebut, ada agenda lain yang tak kalah seram: yaitu instrumen untuk memecah konsentrasi elektoral dan membendung figur independen lain. Langka ini sekaligus menyiapkan sekoci cadangan jika skenario utama membutuhkan artikulator arus bawah baru.
Semua gerilya itu punya tujuan besar. Meletakkan Solo-network alias Gang Solo dan Gibran sebagai satu-satunya jangkar kepastian (anchor of stability) ketika Prabowo dipersepsikan makin goyah atau kehabisan waktu. Rapi. Runut. Hening. Dan nyaris tanpa suara.
Prabowo, Harus Bagaimana?
Naif sekali kalau kita berpendapat inilah dinamika demokrasi. Tiap warga negara boleh dan berhak melakukannya. Karena sejatinya, gerilya senyap Geng Solo ini bukan semata-mata demokrasi. Ini soal bagaimana mereka menerapkan mantra Machchiavelian dalam mewujudkan syahwat politik dan ekonomi/bisnisnya. Untuk itu, mereka tak sungkan jika harus menelikung Mahkamah Konstitusi. Mengangkangi hukum dan aturan. Menggunakan serta memobilisasi aparat dan birokrasi. Juga meracuni opini publik lewat buzzer dan influencer dengan berbagai hoax, kebohongan, dan fitnah.
Prabowo Subianto dan loyalisnya di Hambalang maupun Gerindra tidak boleh lagi bertindak sekadar sebagai penonton pasif. Mereka tak bisa berlindung di balik retorika “kekompakan koalisi”. Jika ingin bertahan utuh dan mengamankan mandat rakyat hingga akhir masa jabatan, langkah konsolidasi tegas harus segera diambil.
Ada sejumlah langkah penting dan harus segera dilakukan. Antara lain, tegaskan otensitas kekuasaan (assertive authority). Prabowo harus menunjukkan secara kasatmata bahwa pemegang tongkat komando tertinggi sipil dan militer adalah dirinya. Tunjukkan dan buktikan, dia bukan bayang-bayang presiden terdahulu. Setiap narasi yang meragukan durasi jabatannya harus direspons dengan aksi kebijakan konkret yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Bukan sekadar penampakan dan pidato formalitas.
Prabowo juga harus segera membersihkan dan menata ulang para pembantunya lingkar dalam istana harus dibersihkan dari figur-figur yang bermain “dua kaki” Banyak di antara mereka yang secara terbuka lebih loyal kepada agendanya sendiri ketimbang presiden yang menjabat. Kehadiran pembantu presiden yang sibuk melempar kode transisi harus dievaluasi secara terukur.
Presiden harus segera merebut Kembali panggung populisme. Prabowo musti menarik balik narasi kepemimpinan yang merakyat dan solutif. Jangan biarkan ruang komunikasi publik sepenuhnya didominasi oleh gaya penanganan mikro ala KDM atau manuver panggung faksi lain. Perekonomian rakyat di tingkat bawah harus segera merasakan intervensi langsung dari kebijakan Istana.
Dan, last but not least, kunci konsolidasi militer, piltiik, dan hukum. Stabilitasi politik dan keamanan juga ekonomi pasca-demo 27 Agustus sering memunculkan ketegangan di tingkat aparat hukum dan pertahanan. Jika ini terjadi, harus diselesaikan secara penuh di bawah garis komando tunggal Presiden. Dengan begitu tidak lagi ada pihak yang memanfaatkan situasi keamanan untuk komoditas tawar-menawar politik.
Politik Istana hari ini bukan lagi soal diplomasitas antarelite. Ia sudah jadi pertarungan daya tahan. Jika Prabowo dan lingkaran strategisnya tetap bersikap terlalu permisif atas nama kompromi politik, maka narasi “dua tahun” itu tidak lagi menjadi isu isapan jempol. Karena faktanya, ia adalah skenario terukur yang sengaja dibiarkan memakan tuannya dari dalam.
Jika ini sampai benar-benar terjadi, korbannya bukan cuma Prabowo yang kehilangan kursi presiden. Korban pertama dan utama adalah rakyat Indonesia. Indonesia akan (kembali) jatuh ke tangan orang-orang jahat, tak kompeten, juga jongos oligarki asing dan aseng. Nau’dzubillahi min dzalik. []
[Penulis adalah wartawan senior]
