PeluangNews, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan pemberitaan yang menyebut anggaran Rp103 miliar di Kementerian Koperasi dialokasikan untuk podcast. Ia menegaskan, anggaran tersebut bukan diperuntukkan khusus bagi podcast, melainkan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian.
Penjelasan itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kementerian Koperasi serta anggota Komisi VI DPR RI.
Ferry menjelaskan, anggaran Rp103 miliar yang menjadi sorotan merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik kementerian secara lebih luas. Alokasi tersebut mencakup fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, serta dukungan tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry.
Menurut Ferry, komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, serta menjangkau masyarakat secara luas.
Baca Juga:Bincang PELUANG di Channel Youtube
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dukungan komunikasi publik dibutuhkan untuk memastikan berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia.
Hal itu mencakup koperasi eksisting yang terus diperkuat maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Ferry.
Kemenkop Ajukan Tambahan Anggaran
Dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Koperasi juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian.
Tambahan anggaran tersebut antara lain ditujukan untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi.
“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP,” kata Ferry.
Ferry menegaskan, Kementerian Koperasi berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta menghasilkan kinerja yang terukur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kementerian Koperasi. Ia meminta kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara lebih spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.
Menurut Eko, penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.
“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Eko. (RO/Aji)
