PeluangNews, Jakarta-Jarak antarpulau tak boleh lagi menjadi penghalang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sebagai salah satu jalan untuk memperluas pembiayaan hingga ke daerah dan wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau sektor keuangan.
Upaya tersebut diperkuat melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi untuk membangun kolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi keuangan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) OJK yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor-sektor unggulan di daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan teknologi keuangan memiliki peran penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi dalam sambutan pembukaan forum, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah yang melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga harus tetap memperhatikan kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andri Rizal, menilai transformasi digital harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi, terutama bagi daerah dengan karakteristik kepulauan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” ujar Andri.
Ia mengatakan digitalisasi transaksi perlu diintegrasikan dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, hingga pemasaran digital agar mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
Dalam pengembangan ekonomi daerah, OJK telah menerapkan pemanfaatan ITSK melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem tersebut membantu pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, termasuk Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
Pendekatan serupa dinilai berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai karakteristik ekonomi daerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepulauan Riau tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi sektor korporasi sehingga pembiayaan bagi UMKM masih memiliki ruang untuk dikembangkan.
Selain memperluas pembiayaan, OJK juga memperkuat literasi keuangan digital generasi muda. Melalui kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026, OJK memberikan pemahaman kepada lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Batam mengenai peluang dan risiko keuangan digital.
Melalui penguatan teknologi, pembiayaan, dan literasi digital, OJK berharap transformasi ekonomi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas dan merata bagi masyarakat serta UMKM di berbagai daerah.
