PeluangNews, Jakarta-Kalau ingin mencicipi mendoan, tempe tipis yang digoreng setengah matang khas Banyumas, cobalah berkunjung ke The Banjoemas.
Di tempat ini pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner khas Banyumas lainnya, seperti cimplung, sroto, dan aneka hidangan tradisional lainnya. Lokasinya sangat strategis, berada di bagian depan kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Suasananya pun nyaman, cocok untuk pertemuan bisnis, diskusi santai, hingga sekadar bekerja sambil menikmati secangkir kopi.
Namun, ada hal yang membuat tempat ini berbeda dari kebanyakan kafe atau restoran pada umumnya. The Banjoemas dibangun oleh para alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), salah satu perguruan tinggi negeri yang berakar kuat di Banyumas.
Hal yang menarik lagi, usaha ini tidak dijalankan dalam bentuk perusahaan konvensional, melainkan sebagai Koperasi Multi Pihak. Artinya, kepemilikan usaha tidak hanya berada di tangan para pemodal.
Ketika usaha ini telah berjalan stabil dan berkembang, konsumen juga akan diberi kesempatan untuk menjadi anggota sekaligus pemilik, sehingga ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha dan menjadi bagian dari komunitas gerakan koperasi yang lebih luas kedepannya.
Sejarah Banyumas sendiri memang memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah gerakan koperasi di Indonesia. Dari wilayah inilah embrio koperasi modern di Indonesia lahir melalui gagasan seorang pejabat muda idealis, Asisten Residen Purwokerto, de Wolf van Westerrode, pada akhir abad ke-19.
Tradisi sosial masyarakat Banyumas yang dikenal egaliter, terbuka, serta memiliki karakter cablaka dan blakasuta—jujur serta apa adanya—seakan selaras dengan nilai-nilai dasar koperasi yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan ekonomi.
Meski grand opening The Banjoemas baru akan dilaksanakan pada 9 Juni 2026, tempat ini mulai diperkenalkan bukan hanya sebagai destinasi kuliner, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan intelektual dan pusat kajian berbagai isu sosial-ekonomi dan politik.
Salah satu kegiatan yang telah berlangsung pada Sabtu malam, 6 Juni 2026, adalah diskusi mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program besar yang saat ini tengah dibangun secara masif di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi berlangsung hangat dan cair dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Joao Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) yang diberikan amanah untuk membangun KDKMP, dan Suroto, aktivis koperasi.
Tidak ada suasana formal yang kaku. Percakapan mengalir sebagaimana tradisi obrolan di warung tegal (warteg): santai, terbuka, dan penuh pertukaran gagasan, ditemani kopi hangat yang terus mengepul hingga larut malam.
Dalam diskusi, Joao Mota menjelaskan bahwa hingga saat ini telah terdapat 1.061 KDKMP yang beroperasi di berbagai desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara itu, pembangunan fisik gedung koperasi telah mencapai sekitar 12.000 unit. Berdasarkan data yang ditunjukkannya melalui dashboard pemantauan program, sekitar 60.000 koperasi dari target lebih dari 83.000 unit diperkirakan dapat diselesaikan pada November 2026.
Menurut Joao, masyarakat pada umumnya tidak akan mudah percaya hanya melalui janji atau konsep. Mereka harus terlebih dahulu melihat bukti nyata manfaat yang dihasilkan.
Oleh karena itu, di tengah berbagai keraguan dan kritik yang muncul, fokus utama saat ini adalah memastikan operasionalisasi koperasi berjalan dengan baik melalui penguatan profesionalisme manajemen, tata kelola yang modern, serta pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.
Pada tahap awal operasionalnya, KDKMP dirancang untuk menjalankan dua fungsi utama. Pertama, membangun jalur distribusi sosial nasional. Kedua, menjadi offtaker atau pembeli utama bagi produk-produk hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan masyarakat desa.
Melalui fungsi distribusi sosial nasional tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih adil. Agrinas Pangan Nusantara akan membantu koperasi melakukan negosiasi langsung dengan produsen atau pemilik merek sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.
Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur distribusi yang selama ini dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar yang memiliki kekuatan menentukan harga dan mengendalikan pasar secara monopolistik.
Fungsi distribusi tersebut juga mencakup penyaluran berbagai barang bersubsidi maupun barang yang harga jualnya diatur pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di antaranya adalah LPG bersubsidi 3 kilogram, beras SPHP, minyak goreng Minyakita, pupuk dan benih bersubsidi, hingga akses terhadap program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui jalur distribusi KDKMP ini semua harga akan dijamin dijual sesuai HET, kualitas sesuai standard, dan juga yang paling penting adalah tepat ke sasaran sesuai kebijakan barang subsidi.
Selain membangun jalur distribusi, KDKMP juga diproyeksikan menjadi pembeli utama berbagai produk masyarakat desa. Selama ini banyak petani, peternak, nelayan, petambak, perajin, dan pelaku usaha kecil berada pada posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan jaringan perdagangan yang memiliki kekuatan modal besar dan penguasaan pasar yang dominan. Akibatnya, mereka sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga produknya sendiri.
Karena itu, menurut Joao Mota, KDKMP diharapkan dapat menjadi instrumen untuk melawan struktur pasar yang bersifat monopsonistik, yaitu kondisi ketika banyak produsen harus menjual produknya kepada segelintir pembeli yang memiliki kekuatan menentukan harga.
Dalam model ini, petani, nelayan, peternak, perajin, dan pedagang kecil tidak lagi hanya menjadi objek ekonomi, melainkan ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas kegiatan ekonominya sendiri.
Lebih jauh lagi, KDKMP dirancang sebagai pusat pembangunan ekosistem sosial-ekonomi masyarakat desa. Perannya tidak hanya terbatas pada distribusi dan pemasaran, tetapi juga mencakup penyediaan pembiayaan, sarana produksi, layanan pendukung usaha, hingga pengembangan industri pengolahan di masa mendatang.
Dengan kata lain, koperasi diharapkan menjadi institusi ekonomi yang mampu mengintegrasikan berbagai mata rantai kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam satu ekosistem yang saling memperkuat.
Diskusi yang berlangsung lebih dari lima jam hingga melewati tengah malam itu juga menjadi ruang bagi Suroto untuk menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, KDKMP merupakan bagian penting dari agenda besar demokratisasi ekonomi di Indonesia. Pembangunan entitas bisnis yang dimiliki masyarakat dengan prinsip satu anggota satu suara merupakan langkah strategis untuk memperluas kepemilikan aset produktif oleh masyarakat.
Dalam perspektifnya, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen transformasi ekonomi yang fundamental. Melalui koperasi, demokrasi tidak hanya dijalankan dalam bidang politik, tetapi juga diwujudkan dalam bidang ekonomi.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki modal besar, melainkan dapat menjadi milik masyarakat luas.
Suroto juga menyoroti kenyataan yang selama ini dihadapi oleh banyak pelaku ekonomi rakyat. Petani, nelayan, peternak, petambak, perajin, dan pedagang kecil kerap bekerja keras menghasilkan komoditas dan produk bernilai ekonomi, tetapi bagian terbesar dari nilai tambah justru dinikmati oleh pihak lain yang menguasai modal dan jalur pasar. Mereka panen, tetapi tidak benar-benar menikmati hasil panennya.
Dari pengalaman panjang mendampingi gerakan koperasi, ia menyimpulkan bahwa ke mana modal dan kepemilikan terkonsentrasi, ke sanalah sebagian besar nilai tambah ekonomi akan mengalir. Oleh karena itu, pembangunan KDKMP menjadi penting sebagai upaya membangun kembali kepemilikan ekonomi rakyat.
Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengendali aktivitas ekonomi yang mereka jalankan sendiri.
Malam itu, di sebuah kafe bernama The Banjoemas yang mengusung semangat Banyumas dan tradisi gotong royong, diskusi tentang koperasi berlangsung bukan sekadar sebagai perbincangan akademik.
Ia menjadi pengingat bahwa gagasan koperasi yang pernah lahir dan tumbuh dari semangat kesetaraan masih terus mencari relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia hari ini.
Dari secangkir kopi, sepiring mendoan, dan percakapan panjang yang berlangsung hingga dini hari, tersirat harapan bahwa ekonomi yang lebih demokratis dan berkeadilan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.
Jakarta, 6 Juni 2026
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
