PeluangNews, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah untuk menghentikan kebocoran komoditas bersubsidi sekaligus mendongkrak ekonomi arus bawah. Presiden Prabowo Subianto secara tegas memutuskan bahwa seluruh barang subsidi dari pemerintah wajib disalurkan secara eksklusif melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kebijakan ini diambil demi memastikan bantuan negara tidak lagi menjadi komoditas komersial dan benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.
“Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya di Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026) lalu.
Lewat kebijakan baru ini, Koperasi Desa Merah Putih tidak sekadar menjadi agen penyalur, melainkan bakal dirombak total menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Fasilitas yang disiapkan mencakup kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, logistik, pergudangan, hingga fasilitas cold storage (ruang pendingin) untuk menjaga hasil panen petani. Bahkan, layanan kesehatan dasar pun akan menyasar wilayah pelosok.
“Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotik di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin. Supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” urai Prabowo.
Modernisasi ekonomi ini juga menyasar sektor kelautan melalui pembentukan koperasi nelayan di berbagai daerah pesisir. Pemerintah akan memasok fasilitas vital seperti pabrik es, gudang pendingin, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar.
Namun, kepala negara menggarisbawahi bahwa skema ini mengusung prinsip kemandirian dan tanggung jawab, bukan bagi-bagi bantuan cuma-cuma.
“Dan mereka bukan terima, mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali,” terangnya.
Melalui perombakan fungsi koperasi ini, Presiden optimis kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput akan melesat drastis. Pemerintah memproyeksikan potensi perputaran uang di tingkat desa mampu menyentuh angka fantastis, yakni Rp223 triliun per tahun.
Dampak positifnya, kantong para produsen lokal seperti petani, peternak, dan nelayan diprediksi akan menebal berkat kenaikan pendapatan agregat yang signifikan.
“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp 202 triliun di petani, peternak dan nelayan,” pungkasnya.
