PeluangNews, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027 dengan mengandalkan penguatan investasi, transformasi sektor ekonomi, hilirisasi, serta pengembangan sektor bernilai tambah tinggi.
Target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk menghadapi berbagai risiko global sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perekonomian nasional masih menghadapi berbagai risiko global, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih berlanjut.
Meski demikian, prospek ekonomi domestik dinilai tetap positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia yang memperkirakan perekonomian global tumbuh 2,8 persen pada 2026 dan 3,1 persen pada 2027.
Pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45 persen secara kumulatif atau ctc. Capaian tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir.
Dari sisi harga, tingkat inflasi masih terkendali dalam sasaran sebesar 2,88 persen. Sementara realisasi investasi pada periode yang sama mencapai Rp1.010,6 triliun, yang mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil. Sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.
“Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65% di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/08).
Optimisme terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari aktivitas ekonomi riil. Penjualan mobil meningkat 33,3 persen secara tahunan (yoy), konsumsi listrik tumbuh 10,8 persen (yoy), sedangkan penjualan semen naik 13,5 persen (yoy). Kinerja sektor keuangan juga tetap terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 tumbuh 10,21 persen (yoy), sementara kredit meningkat 12,67 persen (yoy).
Pertumbuhan kredit tersebut terutama ditopang kredit investasi yang melesat 24,9 persen (yoy). Adapun kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen pada Juni 2026.
Ketahanan eksternal Indonesia juga masih kuat. Posisi cadangan devisa mencapai USD145,3 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Neraca perdagangan juga mencatat surplus kumulatif USD3,58 miliar sepanjang Januari-Juni 2026.
Di tengah dinamika ekonomi global, nilai tukar Rupiah menguat 0,69 persen dalam sepekan terakhir. Perkembangan tersebut mencerminkan tetap terjaganya fundamental dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus. “Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen pada 2027, pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027. Selain pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen. Sasaran pembangunan lainnya mencakup tingkat kemiskinan 6–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87 persen.
Pemerintah mengarahkan perekonomian 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan mesin pertumbuhan dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, termasuk digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI).
Pada saat bersamaan, pemerintah akan merevitalisasi sektor yang dinilai resilien seperti pertanian dan energi. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.
Daya saing investasi dan ekspor juga akan diperkuat melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta.
Seluruh strategi tersebut akan ditopang empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.
Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional. Program B50 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Selain itu, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah melakukan groundbreaking. Pemerintah juga telah mendirikan Bank Emas atau Bulion Bank yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar.
Sementara pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing. Pemerintah selanjutnya mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal. Sebanyak 25 perjanjian dagang internasional juga telah diimplementasikan. Di sektor BUMN, konsolidasi dan efisiensi terus dilakukan dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.
Di tengah agenda percepatan pertumbuhan, pemerintah memastikan program perlindungan sosial tetap berlanjut pada 2027. Alokasi anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, kebijakan ekonomi 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Haryo.
Dengan fondasi ekonomi yang dinilai tetap solid sepanjang Semester I-2026, pemerintah kini mengarahkan kebijakan 2027 pada transformasi struktural. Investasi, hilirisasi, teknologi, penguatan sektor strategis, serta perlindungan sosial ditempatkan sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
