
PeluangNews, Jakarta – Komisi III DPR RI menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di tingkat Panitia Kerja (Panja) telah rampung.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi III menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam pembahasan RUU tersebut.
Persetujuan itu sekaligus menandakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan rapat di tingkat Panja untuk pembahasan RUU Perampasan Aset telah selesai. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat pertama.
Tahapan selanjutnya adalah rapat kerja Komisi III DPR untuk pengambilan keputusan tingkat I yang dijadwalkan hari ini, Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah akan menyampaikan pandangan akhir sebelum RUU dinyatakan disetujui untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai masukan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Ia menegaskan, RUU ini dirancang untuk memperkuat upaya negara dalam merampas aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi.
RUU Perampasan Aset merupakan salah satu dari empat RUU strategis yang menjadi prioritas pembahasan DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027. Tiga RUU lainnya adalah RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, dan RUU tentang Perkoperasian.
Dalam pembahasan sebelumnya, DPR menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan pasal-pasal RUU Perampasan Aset.
Hal ini dilakukan untuk memastikan RUU tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip kepastian hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU Perampasan Aset.
Pemerintah dan DPR juga telah membahas sejumlah isu krusial, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, batas waktu penelusuran aset, dan kewenangan lembaga yang berwenang melakukan perampasan.
Jika disetujui pada tingkat I hari ini, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Masyarakat dan pelaku usaha kini menanti hasil keputusan tingkat I hari ini, karena RUU ini dinilai akan berdampak langsung terhadap penegakan hukum dan iklim investasi di Indonesia. []







