Oleh: Edy Mulyadi
Presiden Prabowo Subianto tampaknya benar-benar ingin membuat koruptor sulit tidur. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR, 20 Mei 2026 silam, dia mengklaim Indonesia kini memiliki alat canggih yang mampu melacak bunker tempat koruptor menyembunyikan hartanya. Bahkan yang ditanam di bawah tanah sekalipun.
Pernyataan itu langsung memantik respon di ruang publik. Sebab rakyat tahu, korupsi di Indonesia bukan lagi kelas recehan. Banyak kasus yang jumlahnya menyentuh triliunan bahkan puluhan triliun rupiah. Ini sudah menjadi ‘industri’ kekuasaan. Duit hasil korupsi bukan cuma disimpan di rekening. Tapi diduga diparkir dalam berbagai bentuk. Properti, tambang, perusahaan cangkang, hingga bunker rahasia.
Pada titik ini, publik otomatis mengaitkan ucapan Prabowo dengan berbagai tudingan yang selama ini mengitari Joko Widodo. Apalagi politikus senior PDIP, Beathor Suryadi pernah membuat pernyataan lumayan seram. Katanya, Jokowi menyimpan uangnya di bunker rumah pribadi dan di sejumlah tempat lain. Menurut dia, tiap bunker berisi hingga ratusan triliun rupiah.
Pernyataan itu memang belum pernah diuji di pengadilan. Tapi ucapan tersebut telanjur beredar luas dan menjadi bahan diskusi publik. Tidak sedikit publik yang percaya. Belum lagi kritik keras dari Rocky Gerung. Tokoh yang dijuluki “Presiden Akal Waras” itu pernah menyatakan, Gibran Rakabuming Raka sempat mengatakan kepadanya: bahwa setiap Sabtu para menteri sowan ke Solo untuk menyerahkan upeti kepada bapaknya.
Entah benar atau tidak. Tapi narasi semacam itu tumbuh subur. Apalagi karena faktanya, publik memang melihat ada gejala pemusatan kekuasaan yang luar biasa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, aparat hukum, hingga proyek-proyek strategis nasional seolah bergerak dalam satu orbit besar. Orbit oligarki.
Selama satu dekade terakhir, berbagai konsesi sumber daya alam dibagikan secara masif. Bahkan ugak-ugalan dan brutal. Hutan dibuka. Izin tambang diobral. Pesisir dan laut dipagari. Pulau-pulau diprivatisasi. Nama-nama konglomerat besar pun makin kuat mencengkeram ekonomi nasional.
Sementara itu rakyat kecil makin tersingkir. Di banyak daerah, konflik agraria meledak. Rempang gaduh. PIK 2 menuai penolakan. Morowali dan Konawe dipenuhi cerita tentang eksploitasi besar-besaran. Kombinasi syahwat penguasa dan pengusaha ini melahirkan kerusakan alam yang mengerikan. Rakyat cuma kebagian debu saat kemarau serta tanah becek dan banjir bandang saat musim hujan. Ironisnya, negara sering tampak lebih sibuk menjaga investasi dibanding melindungi rakyatnya sendiri.
Pesan politik lugas dan tegas?
Karena itu, ketika Prabowo bicara soal alat pelacak bunker koruptor, publik membaca ini bukan sekadar teknologi. Ini pesan politik yang sangat dalam. Apakah Prabowo sedang memberi sinyal perang terhadap koruptor? Atau justru sedang mengirim peringatan kepada kelompok-kelompok lama yang selama ini merasa aman di balik kekuasaan?
Kekuasaan lama? Ya, publik langsung mengarahkan memorinya ke Jokowi. Lelaki lugu dari Solo, kota kecil yang tidak pernah dihitung dalam kalkulasi politik nasional. Dia datang menjual kesederhanaan dan kepolosan. Blusukan. Masuk gorong-gorong. Mobil Esemka. Dan, hasilnya hampir seluruh negeri tersihir.
Tapi setelah duduk jadi presiden, dua periode pula, semuanya berubah. Perlahan namun pasti bekas tukang mebel itu bermetamorfosa menjadi otoriter. Mengebiri lawan politiknya dan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Dia juga menelikung hukum, bahkan konstitusi. Juga praktik KKN berlangsung masif dan luas.
Dalam kaitan ini, pernyataan seputar pesan politik Prabowo kepada kekuasaan lama seperti menemukan muaranya. Pertanyaan itu menjadi makin menarik karena mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, pernah membuat pernyataan mengejutkan. Menurut dia, jika seluruh harta presiden Indonesia dikumpulkan, jumlahnya masih kalah dibanding kekayaan Jokowi.
Sekali lagi: ini tentu klaim yang sangat serius. Dan klaim serius seharusnya diuji secara serius pula. Tetapi di situlah masalahnya. Banyak dugaan besar hanya berhenti menjadi isu. Tidak pernah dibuka terang-benderang. Tidak pernah diusut sampai akar. Seolah ada tembok raksasa yang melindungi lingkar kekuasaan tertentu.
Rakyat melihat bagaimana pejabat bisa hidup super mewah. Anak-cucu para elite mendadak menjadi pengusaha dengan banyak lini usaha. Relasi antara kekuasaan dan oligarki tampak makin vulgar. Nepotisme tampil telanjang, tidak lagi malu-malu. Bahkan jabatan publik kini terasa seperti warisan keluarga.
Karena itu, ucapan Prabowo soal radar pelacak bunker koruptor sesungguhnya menciptakan ekspektasi besar. Rakyat ingin melihat pembuktian. Kalau memang ada alatnya, gunakan. Jika memang ada bunker-bunker uang haram, bongkar. Bila benar ada aliran dana gelap yang disembunyikan bertahun-tahun, telusuri. Dan kalau benar ada tokoh besar yang selama ini bermain di balik layar, rakyat ingin hukum menyentuh mereka juga. Tanpa pandang bulu.
Sebab di republik ini, terlalu banyak pidato tentang pemberantasan korupsi. Tapi tanpa benar-benar praktik melibas korupsi dan pelakunya. Terlalu sedikit keberanian menyentuh pusat kekuasaan yang sebenarnya.
Kini bola sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Apakah ucapan itu akan menjadi tonggak sejarah pemberantasan korupsi terbesar di Indonesia? Atau hanya akan menjadi headline sesaat yang hilang ditelan siklus berita?
Jika radar itu benar ada, rakyat ingin melihat bunker milik siapa yang pertama kali tersentuh sinyalnya. Publik (harus) dibuat percaya: bahwa bunker bukan lagi tempat paling aman untuk menyembunyikan dosa keserakahan. []
[Penulis adalah wartawan senior]
