PeluangNews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berprofesi sebagai guru tidak mengganggu keberlanjutan fiskal.
Pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa APBN memiliki ruang untuk menanggung kebutuhan pengangkatan PPPK penuh waktu pada 2027.
Langkah itu tetap menjaga defisit fiskal tahun tersebut di level 2,4%. Demikian dikatakan Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pemerintah, katanya, telah menyiapkan simulasi anggaran, baik untuk 2026 maupun tahun berikutnya.
“Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya,” kata Purbaya.
“Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengutarakan, pemerintah membuka opsi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
“Sebagaimana sampaikan oleh bapak pimpinan tadi bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di 2027,” kata Rini.
Menurut dia, PPPK guru akan diberi kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diperkirakan dibuka pada awal 2027.
“Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” paparnya.
Rini mencatat jumlah PPPK guru saat ini sebanyak 955.245 orang. Sedangkan PPPK paruh waktu dengan profesi guru berjumlah 231.246 orang.
Di sisi lain, proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional tercatat 526.689 formasi.
“Yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru, termasuk di Kementerian Agama, Kemendikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” ucapnya, menambahkan. []
