PERPRES tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha diluncurkan. Tak lain tak bukan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi, tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau single submission.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menjawab masalah yang umum di lapangan. Yakni mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).
Terbitnya Perpres tersebut terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal.Antara lain, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai “pemberi izin” dan belum “melayani”.
Selain itu, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, beberapa indikator yang memerlukan percepatan. Kinerja realisasi investasi, misalnya, memang tumbuh, tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Investasi dunia ke Indonesia masih rendah, yaitu 1,97% dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US$1.417,58 miliar. Capaian target rasio investasi (2012-2016)sebesar 32,7%, di bawah terget RPJMN 2019sebesar 38,9%.
Realisasi investasi masih rendah dibanding pengajuan atau komitmen investasi–untuk PMA 27,5% dan PMDN 31,8% (2010-2016).Hal lain, belum seimbangnya wilayah investasi dimana investasi di Jawa di atas 50% dibanding luar Jawa.”Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan,” ujar Darmin.●
