PeluangNews, Jakarta — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun “super tim” dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa dan kelurahan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin (11/5).
Menkop Ferry menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan mengedepankan kerja kolaboratif dalam menjalankan program prioritas nasional.
“Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah,” ujar Ferry dalam sambutannya.
Kerja sama itu melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ferry mengatakan, fokus utama kolaborasi tersebut adalah memperkuat program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Salah satu kerja sama strategis dilakukan bersama Kementerian PPPA. Nantinya, produk hasil kelompok perempuan desa akan diinkubasi, dibiayai, hingga dipasarkan melalui gerai koperasi desa.
“KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak,” kata Ferry.
Selain itu, Kementerian Koperasi juga bersinergi dengan BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa memiliki badan usaha koperasi.
Produk koperasi pun akan didorong memiliki standar nasional melalui kerja sama dengan BSN agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
Di sisi lain, aspek perlindungan sosial juga menjadi perhatian. Ferry meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh kepada pengelola koperasi hingga kelompok perempuan binaan kementerian terkait.
“BPJS Ketenagakerjaan juga kita dorong untuk menjangkau kelompok perempuan dan binaan di bawah kementerian terkait agar mereka mendapatkan manfaat perlindungan,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pihaknya memiliki potensi besar untuk bersinergi melalui kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
“Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih,” jelas Wihaji.
Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi turut mengusulkan agar KDKMP dapat menjadi pusat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa.
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut akan mempermudah akses masyarakat dibanding harus datang ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kabupaten.
Tak hanya itu, Arifah juga mendorong keterlibatan perempuan dalam jajaran pengurus koperasi desa.
“Keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak ekonomi di desa,” pungkasnya.
