PeluangNews, Jakarta – Tingginya akses masyarakat Jakarta terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya menjamin keamanan dalam bertransaksi. Meski indeks inklusi keuangan DKI Jakarta mencapai 99,74%, ibu kota masih menempati urutan kedua provinsi dengan laporan penipuan keuangan terbanyak di Indonesia.
Kondisi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat edukasi keuangan agar masyarakat lebih cerdas mengelola uang sekaligus mampu mengenali berbagai modus penipuan atau scam.
Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi mengatakan, perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta cara penggunaannya secara bijak.
“Kami ingin warga Jakarta tidak hanya terinklusi, tetapi juga terliterasi. Tidak sekadar menggunakan, namun juga paham, cerdas, dan bijak dalam menggunakan produk dan layanan keuangan, serta waspada agar terhindar dari aktivitas keuangan ilegal,” ujar Edwin dalam Jakarta Financial Festival (JFF) 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan DKI Jakarta mencapai 84,01%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74%. Kedua capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional.
Namun, tingginya angka inklusi keuangan tersebut berjalan beriringan dengan tantangan perlindungan konsumen. Data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menunjukkan DKI Jakarta berada di posisi kedua provinsi dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Indonesia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk transaksi digital, perlu disertai kemampuan masyarakat mengidentifikasi risiko. Edukasi mengenai keamanan transaksi, pengelolaan keuangan, dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal menjadi semakin penting di tengah berkembangnya layanan keuangan digital.
JFF 2026 diselenggarakan OJK Jabodebek bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta, dan Perumda Pasar Jaya pada 23–24 Oktober 2026. Mengusung tema “Kumpul Asik, Melek Finansial, Ekonomi Tumbuh”, kegiatan ini ditujukan untuk mendekatkan edukasi dan layanan keuangan kepada masyarakat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, literasi keuangan juga berperan penting dalam memperluas peluang usaha, terutama bagi pedagang pasar dan generasi muda.
“Kita perlu terus mendorong terciptanya ide baru bagi pelaku usaha, khususnya generasi muda untuk membuka peluang usaha, tentunya harus diiringi dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Rano.
Menurutnya, pemahaman keuangan yang memadai dapat membantu pelaku usaha mengelola bisnis, memanfaatkan akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing. Dengan demikian, layanan keuangan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga mendukung pengembangan usaha.
Ketua FKIJK DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan fondasi untuk memperluas kesempatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa literasi yang baik melahirkan keputusan keuangan yang lebih bijak. Inklusi yang berkualitas akan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan keduanya akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Agus.
Selain edukasi, JFF 2026 menghadirkan Financial Expo & Showcase yang memberikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan, gelar wicara edukasi, konsultasi keuangan, serta berbagai aktivitas interaktif bagi masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK bersama pemangku kepentingan juga memberikan penghargaan Program Digitalisasi Pasar Inklusif kepada pelaku usaha jasa keuangan dan pengelola pasar yang berkontribusi memperluas akses keuangan bagi pedagang pasar rakyat selama setahun terakhir.
Program tersebut mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal dan transaksi digital di kalangan pedagang pasar. Inisiatif ini turut mendukung capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta yang meraih penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali dalam TPAKD Award 2026.
Melalui JFF 2026, OJK dan pemerintah daerah berupaya memastikan perluasan akses keuangan berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman dan perlindungan konsumen. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak hanya semakin mudah menggunakan layanan keuangan, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara aman, bijak, dan produktif.
