PeluangNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menegaskan, setiap kebijakan pengelolaan APBN harus berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Hal itu merupakan penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pertahanan.
Saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/7/2026), Dave menjelaskan efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal.
“Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” kata Dave.
Dia mengungkapkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa.
Karena itu, lanjutnya, setiap penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara terukur, ada perencanaan matang, serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang terus berkembang.
“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” ujarnya.
Dave mengutarakan, Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sebab, putra dari mantan Ketua DPR Agung Laksono itu, pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan dua pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan Indonesia yang kuat.
Dia meyakini kedua tujuan tersebut dapat diwujudkan secara seimbang melalui perencanaan yang cermat, tata kelola anggaran yang efektif, dan kebijakan yang berpijak pada kepentingan nasional.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ucap politikus Golkar tersebut. []
