PeluangNews, Jakarta – Masyarakat terdampak gempa magnituto 7,7 di Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapatkan rumah dari pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak gempa bumi NTT, meski wilayah itu masih dalam masa tanggap darurat.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengaku, pihaknya tidak ingin menunggu masa tanggap darurat berakhir untuk mulai menyiapkan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak.
Penanganan sektor perumahan perlu dilakukan lebih cepat dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah.
“Saya tahu ini masih masa tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatra, saat tanggap darurat kita juga sudah mulai membangun,” kata Ara usai perayaan HUT ke-81 RI.
Pola tersebut, katanya, memungkinkan pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan hunian tetap meski penanganan kondisi darurat masih berlangsung.
“Kita bekerja sama, membangun rumah tetap. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi,” ujarnya.
Ara mengaku kementeriannya telah koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat penanganan sektor perumahan di NTT.
Dia meminta jajaran kementerian bekerja lebih cepat, memperkuat koordinasi, serta memastikan penanganan dilakukan secara akurat.
“Tugas kami adalah membangun rumah di NTT. Kita juga bekerja lebih cepat, bekerja sama dengan teman-teman di daerah,” tutur Ara.
Belajar dari Penanganan di Sumatra Ara mengatakan, langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal baru bagi pemerintah.
Penanganan bencana di Sumatra menjadi pengalaman bagi pemerintah dalam memulai pembangunan rumah permanen ketika proses tanggap darurat masih berlangsung.
“Tugas kami adalah membangun rumah di NTT. Kita juga bekerja lebih cepat, bekerja sama dengan teman-teman di daerah,” ucap Ara.
Belajar dari Penanganan di Sumatra, Ara menuturkan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal baru bagi pemerintah.
Penanganan bencana di Sumatra yang menjadi pengalaman bagi pemerintah dalam memulai pembangunan rumah permanen ketika proses tanggap darurat masih berlangsung.
Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran agar penanganan rumah masyarakat terdampak bencana di NTT tidak terlalu lama menunggu.
Pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana.
Pemerintah tidak hanya perlu menangani kebutuhan darurat, tetapi juga menyiapkan tempat tinggal yang dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain mempercepat pembangunan, Ara mengatakan penanganan rumah masyarakat juga membutuhkan kolaborasi banyak pihak.
Pembangunan dan renovasi rumah selama ini tidak hanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dana subsidi, tetapi juga dilakukan melalui gotong royong.
“Kita sudah buktikan banyak rumah yang dibangun dengan menggunakan APBN, menggunakan uang subsidi, tapi juga banyak yang direnovasi dan dibangun dengan menggunakan gotong royong,” imbuhnya.
Dia menambahkan gotong royong tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), pihak swasta, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat,” ucapnya. []
