PeluangNews, Surakarta – Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui penyampaian informasi, tetapi juga membutuhkan dialog, keteladanan, dan tindakan nyata. Karena itu, insan hubungan masyarakat (humas) dituntut mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas dan kebutuhan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, komunikasi publik harus mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat agar arah kebijakan, tujuan program, dan manfaat pembangunan dapat dipahami secara luas.
“Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government related dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,” ujar Bima dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026 di Sumaryo Grand Ballroom, The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
Dalam konvensi bertema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia” tersebut, Bima menekankan bahwa humas memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, komunikasi publik tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga harus memperhatikan aspirasi serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan memahami kondisi di lapangan, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara lebih relevan dan mudah dipahami.
Bima menjelaskan, upaya membangun kedekatan dengan masyarakat dapat dilakukan melalui dialog, komunikasi, silaturahmi, serta penguatan jejaring. Interaksi langsung tetap diperlukan agar pemahaman terhadap realitas sosial tidak terbatas pada informasi yang diperoleh melalui perangkat digital.
“Bagaimana caranya? Dialog, komunikasi, silaturahmi, networking, jejaring, dan lain-lain. Karena dunia ini tidak hanya selebar layar gadget kita,” katanya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi kehumasan. Kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui konsistensi nilai, integritas, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan.
Karena itu, pesan yang disampaikan pemerintah harus sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketika komunikasi didukung oleh tindakan nyata, masyarakat akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kredibilitas pemerintah.
“Trust adalah konsistensi. Trust adalah value. Trust adalah artikulasi. Trust adalah leading by example,” tegasnya.
Selain memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat, Bima juga mendorong insan humas untuk menghidupkan narasi kebangsaan melalui kisah inspiratif dan keteladanan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai daerah.
Menurutnya, kisah para tokoh yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan semangat persatuan.
Narasi kebangsaan, lanjut Bima, perlu disampaikan melalui cerita yang memiliki makna dan relevansi dengan kehidupan masyarakat, bukan sekadar retorika. Dengan demikian, komunikasi publik dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai kebangsaan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan.
“Itulah narasi kebangsaan yang kita hidupkan. Bukan hanya retorika semata, tapi inspirasi yang tidak pernah henti,” pungkasnya.
Penguatan peran humas tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan pemerintah untuk membangun komunikasi yang terbuka dan responsif. Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, konsistensi, dan keteladanan, humas diharapkan mampu memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
