DUA tahun Prabowo-Gibran per 20 Oktober 2026 adalah paradoks. Di pidato, ekonomi tumbuh 5,45% tertinggi 13 tahun, kemiskinan 8,07% terendah sejarah, pengangguran 4,65% terendah 32 tahun.
Di lapangan, rupiah tembus Rp18.074 per dolar pada 23 Oktober 2026, 63.789 pekerja kena PHK Januari-September 2026, dan 60 pabrik tekstil tutup dari Sritex hingga Asia Pacific Fibers.
Mahasiswa di Mataram, DIY, dan Solo tidak salah ketika berteriak evaluasi total. Jarak antara statistik Istana dan perut rakyat terlalu jauh.
Akarnya ada di APBN yang boros. Negara membentuk kabinet gemuk 48 menteri, puluhan wakil menteri, Wantimpres yang diperluas, staf dan utusan khusus, hingga lembaga baru Danantara dan Badan Koperasi Merah Putih. Semua butuh gaji, tunjangan, kantor, dan mobil dinas. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% YoY, jauh di atas PDB.
Untuk menutup lubang itu, rakyat diperas. PPN 12%, pajak UMKM diperketat, cukai naik. Pesannya jelas: negara royal untuk pejabat, pelit untuk rakyat.
Padahal kekayaan alam melimpah ruah. Pemerintah sendiri klaim menyelamatkan Rp31,3 triliun dan merebut 5,88 juta hektare sawit ilegal. Tapi ke mana larinya? Nikel, batu bara, sawit, dan Freeport masih dinikmati konglomerat.
Hilirisasi belum menambah kas negara secara signifikan. Rakyat lingkar tambang dan sawit tetap miskin dan menghirup asap karhutla yang tak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional.
Di sisi industri, PHK adalah akibat langsung dari kombinasi maut ini. Buyer global seperti Uniqlo, H&M, Ralph Lauren stop order karena perang dagang. Di dalam negeri, gas industri, BBM, logistik, dan bahan baku impor mahal karena rupiah jebol. Sritex PHK 8.400 karyawan, Samwon dan Victory Apparel 1.472 pekerja terancam, puluhan pabrik lain menyusul.
MBG yang diklaim serap 1.027.998 pekerja hanya menciptakan kerja informal di dapur, bukan kerja formal dengan upah layak.
Sementara itu, rupiah terus ditekan. BI menahan BI Rate di 5,75% pada 22 Oktober saat rupiah dibuka Rp18.038. MSCI bahkan mengancam menurunkan kelas bursa Indonesia menjadi Standalone Market, memicu IHSG anjlok 10,10% ke 5.271 pada 16 Oktober. Devisa US$146,3 miliar dipakai untuk intervensi, tapi tidak menyelesaikan akar: defisit kepercayaan akibat belanja boros.
Koreksi tahun ketiga tidak butuh program baru. Cukup tiga hal: pangkas belanja pejabat dan lembaga tumpang tindih, hentikan perburuan pajak rakyat kecil dan alihkan ke subsidi gas industri padat karya, serta pastikan kekayaan alam benar-benar kembali ke rakyat, bukan hanya ke laporan Satgas.
Pertumbuhan 5% tanpa pabrik yang menyala dan tanpa rupiah yang kuat adalah ilusi. Rakyat tidak butuh statistik cantik, rakyat butuh negara yang hemat untuk pejabat dan royal untuk rakyatnya. []
